Proyek pembangunan jalan lintas provinsi yang dikerjakan PT Sriwijaya Perkasa Abadi (PT SRIPA) di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi perhatian warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan aspek transparansi informasi publik serta pengawasan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Rabu (13/5/2026), tidak ditemukan papan informasi proyek di area kegiatan. Padahal, papan proyek umumnya menjadi bagian dari pekerjaan konstruksi pemerintah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti memuat sumber anggaran, nilai proyek, waktu pelaksanaan, dan identitas pelaksana.
Saat pemantauan dilakukan, aktivitas pekerjaan masih terlihat berlangsung. Sejumlah material dan rambu keselamatan kerja bertuliskan PT SRIPA juga tampak di area proyek. Namun, pengawas lapangan tidak terlihat berada di lokasi saat kegiatan berlangsung.
Tim media disebut telah dua kali mendatangi lokasi untuk melakukan konfirmasi langsung. Namun hingga kunjungan kedua, tidak ditemukan pihak pengawas proyek maupun pihak yang dapat memberikan keterangan resmi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait pengawasan teknis dan keterbukaan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. “Seharusnya proyek pemerintah terbuka dan jelas informasinya agar masyarakat mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan,” ujar salah satu warga sekitar.
Warga berharap instansi terkait, khususnya pihak yang membidangi pekerjaan jalan provinsi, dapat turun langsung melakukan pengecekan. Mereka meminta agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan dan spesifikasi teknis, serta mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sriwijaya Perkasa Abadi maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait tidak ditemukannya papan informasi proyek serta absennya pengawas lapangan saat tim media berada di lokasi.
Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap proyek infrastruktur pemerintah terus diperketat guna menjaga kualitas pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka demi kepentingan masyarakat luas.
