JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah terbuka terhadap pengawasan publik dan memandang kritik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, serta berorientasi pada solusi sebagai bagian penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi Indonesia.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (29/7/2026), Gibran menyatakan menghormati berbagai hasil survei, kajian, maupun analisis yang diterbitkan lembaga-lembaga kredibel.
Ia juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dari beragam kalangan, mulai pengamat, akademisi, hingga awak media. Gibran turut menyoroti inisiatif anak muda yang menyampaikan masukan, termasuk melalui pembentukan kabinet bayangan (shadow cabinet).
Menurut Gibran, dalam sistem demokrasi setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan mengawal jalannya pemerintahan. Ia menilai partisipasi tersebut merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan perlu dihormati.
“Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” ujar Gibran dalam pernyataan tertulis tersebut.
Ia menegaskan tugas pemerintah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendengar lebih banyak aspirasi masyarakat. Karena itu, kritik konstruktif disebutnya bukan ancaman, melainkan masukan untuk memperbaiki kebijakan agar semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Gibran juga menyampaikan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, tata kelola pemerintahan akan semakin berkualitas apabila dibangun di atas prinsip transparansi, keterbukaan, dan kesediaan menerima koreksi dari masyarakat.
Ia meyakini kerja nyata yang disertai keterbukaan dan akuntabilitas dapat mendorong kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut, menurut Gibran, menegaskan posisi pemerintah yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar penting dalam proses pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja pemerintahan, ia menekankan ruang dialog, kritik yang sehat, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang modern, inklusif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
