Komunikasi pemerintah semestinya menjadi penghubung antara kebijakan dan masyarakat di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Namun, krisis komunikasi dinilai kian nyata dan berpotensi memunculkan ketidakpastian serta menurunkan kepercayaan publik.
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Suko Widodo Drs MSi, menekankan bahwa dalam demokrasi, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itu, pemerintah berkewajiban melayani rakyat. Ia menilai, dalam praktiknya, pola komunikasi pemerintah kerap menempatkan diri seolah lebih berkuasa, bukan sebagai pelayan publik.
Menurut Suko, pilihan kata yang digunakan juru bicara kepresidenan maupun kementerian terkadang terkesan instruktif dan kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat. Ia mengingatkan bahwa komunikasi bersifat tidak dapat ditarik kembali sehingga pemerintah perlu berhati-hati sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik.
“Komunikasi itu hukumnya irreversible, tidak bisa ditarik ulang. Karena itu, lembaga pemerintah sebelum menyampaikan sesuatu harus menemukan akar masalahnya, baru berkomentar. Jadi, pemerintah jangan reaktif, tapi responsif,” ujar Suko.
Ia menilai kesalahan komunikasi pemerintah dapat membentuk citra negatif di mata publik. Ketika citra memburuk, kredibilitas dapat menurun dan legitimasi ikut tergerus. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu aksi unjuk rasa dan meningkatnya kecaman dari masyarakat, sehingga menciptakan suasana yang kurang kondusif dalam negara demokrasi.
Suko juga menyoroti adanya pembelaan terhadap perilaku kontroversial pemerintah yang, menurutnya, kerap disiapkan melalui pengerahan buzzer untuk membentuk persepsi publik. Ia menilai media yang terkait dengan buzzer cenderung bersifat instruktif dan tidak berorientasi pada pembangunan kesadaran masyarakat.
“Di dalam demokrasi yang bagus, terdapat media yang sehat,” kata Suko.
Ia menegaskan fungsi utama media adalah membangun kesadaran publik sekaligus menjalankan peran kontrol terhadap rezim yang berkuasa. Media juga dinilai penting untuk menyuarakan kebenaran, mengingat masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan bukan hoaks.
Dalam pandangannya, media yang sehat adalah media yang independen, tidak berpihak pada kepentingan tertentu, serta berkomitmen pada prinsip transparansi dan objektivitas.
