Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/07/2026). Pertemuan tersebut membahas arah pengelolaan ruang dan pembangunan Bali yang terus berkembang.
Dalam pertemuan itu, Ossy menekankan pentingnya Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman pembangunan. Menurutnya, pengelolaan masa depan Bali perlu menjawab keterbatasan ruang di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Kementerian ATR/BPN mendorong agar RTR dijadikan landasan dalam setiap perencanaan pengembangan kawasan di Bali. Ossy menyebut rujukan tersebut harus berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota, hingga RDTR, agar menjadi acuan dalam pembangunan maupun investasi ke depan.
Selain itu, Pemprov Bali diimbau mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data yang disampaikan, dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS dan empat lainnya masih dalam proses integrasi. Adapun wilayah yang RDTR-nya sudah 100% terintegrasi ke OSS adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.
“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” kata Ossy.
Pertemuan tersebut diikuti sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan kepala lembaga dan BUMN. Pembahasan tidak hanya menyangkut tata ruang, tetapi juga langkah strategis pembangunan kawasan Bali dari berbagai sektor, antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, dan penerbangan.
AHY memimpin jalannya diskusi dan menekankan agar pengembangan Bali dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Ia mengingatkan pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas AHY.
Sejumlah pihak turut menyampaikan paparan dalam pertemuan itu, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut oleh Menko IPK kepada sejumlah kementerian dan lembaga. Dalam agenda tersebut, Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
