Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi fondasi utama untuk mengarahkan pembangunan Bali secara berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Ossy saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/26).

Menurut Ossy, pembangunan di Bali perlu berangkat dari tata ruang yang terencana untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan, di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan investasi. Ia menekankan bahwa mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan pembangunan.

Ia menyebut RTR sebagai kompas pembangunan, sementara RDTR berfungsi sebagai petunjuk operasional. Karena itu, Ossy menegaskan tata ruang perlu menjadi panglima dalam pembangunan dan investasi ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Ossy juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, baru 30 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses. Integrasi penuh disebut baru tercapai di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Ossy menilai percepatan integrasi RDTR ke OSS penting untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Menko IPK AHY menekankan perlunya pembangunan Bali dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

AHY juga menegaskan pentingnya tata ruang sebagai panglima pembangunan. Menurutnya, pembangunan tanpa perencanaan yang baik dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga masalah pariwisata, konektivitas, dan lingkungan.