Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan meminta Tim Ekspedisi Patriot 2026 ikut berperan memetakan persoalan tata ruang dan pertanahan yang masih dihadapi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menurut Ossy, keterlibatan ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri dapat menjadi kontribusi strategis untuk menghasilkan data dan kajian lapangan yang dibutuhkan pemerintah dalam mempercepat penataan kawasan transmigrasi.
Permintaan itu disampaikan Ossy saat menghadiri acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7). Ia mengatakan, hasil pengamatan dan pendataan langsung di lapangan dapat menjadi masukan untuk memperkuat kebijakan penataan ruang sekaligus membantu mengidentifikasi persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
“Dalam penataan ruang, Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui masukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujar Ossy.
Ossy menjelaskan, penataan ruang merupakan instrumen penting dalam pengembangan wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. Penyelenggaraannya mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
Dalam proses perencanaan, RDTR disebut memiliki posisi penting karena menjadi dokumen yang memberikan gambaran lebih terperinci mengenai pemanfaatan ruang di suatu wilayah. Ossy juga menilai kualitas RDTR berkaitan dengan kemudahan investasi.
Ia menyebut RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dapat mendukung percepatan perizinan dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS memungkinkan proses perizinan dan penerbitan KKPR dilakukan lebih cepat sehingga mampu mendukung iklim investasi dan pembangunan di berbagai daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap hasil observasi Tim Ekspedisi Patriot tidak berhenti sebagai catatan lapangan, melainkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan penataan ruang di kawasan transmigrasi.
Selain persoalan tata ruang, Ossy meminta mahasiswa turut melakukan pendataan sistematis terhadap berbagai persoalan pertanahan yang dialami masyarakat transmigran. Persoalan tersebut antara lain menyangkut penguasaan dan kepemilikan tanah hingga legalitas aset.
“Kami memohon kepada Tim Ekspedisi Patriot untuk mendata persoalan dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar dapat segera ditindaklanjuti,” kata Ossy.
Ia optimistis keterlibatan mahasiswa yang didukung dosen dan guru besar dari perguruan tinggi dapat menghasilkan kajian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat transmigran. “Saya yakin adik-adik mahasiswa, dibantu dosen dan guru besar, akan mampu menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan berdaya guna bagi masyarakat transmigran,” ujarnya.
Ossy menilai koordinasi dengan Kantor Pertanahan di daerah penting agar temuan terkait persoalan pertanahan dapat langsung dikomunikasikan kepada instansi yang berwenang menindaklanjutinya.
Tim Ekspedisi Patriot 2026 melibatkan ribuan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri. Mereka akan terjun ke berbagai kawasan transmigrasi untuk melakukan pengamatan, pendataan, dan kajian atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan sejumlah kementerian/lembaga. Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait juga memberikan pembekalan kepada peserta sebelum menjalankan tugas ekspedisi di lapangan.
Dalam agenda tersebut, Ossy hadir didampingi Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin.
