Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat arah pembangunan dan investasi yang berkelanjutan di Bali.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran Pemprov Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada strategi pengelolaan ruang di Bali yang dinilai semakin krusial seiring keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan lintas sektor. Ossy menekankan bahwa dokumen tata ruang harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menegaskan, seluruh dokumen tata ruang perlu menjadi rujukan dari tingkat nasional hingga daerah, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR provinsi, RTR kabupaten/kota, hingga RDTR. Menurutnya, kepastian tata ruang akan memberikan arah pembangunan yang jelas sekaligus menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.
“Kami ingin tata ruang benar-benar menjadi panglima pembangunan. Seluruh rencana pembangunan maupun investasi harus mengacu pada RTR dan RDTR yang telah ditetapkan,” katanya.
Terkait integrasi RDTR ke OSS, Ossy menyebutkan bahwa dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi ke OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Adapun Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar disebut telah menyelesaikan integrasi RDTR ke OSS secara penuh.
“Saya pikir perlu ada boosting agar proses ini bisa dipercepat, sehingga RDTR benar-benar menjadi dasar pembangunan dan investasi yang berkesinambungan di Provinsi Bali,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain isu tata ruang, forum juga membahas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.
Menko IPK AHY yang memimpin jalannya pertemuan menekankan pentingnya pembangunan Bali dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD diperlukan agar pembangunan tidak berjalan parsial.
“Ini kembali meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Kalau pembangunan dilakukan asal-asalan, maka akan menimbulkan bencana sekaligus menambah berbagai persoalan di sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan,” tegas AHY.
Sejumlah pejabat menyampaikan paparan dalam forum tersebut, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
