Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengajak peserta Ekspedisi Patriot 2026 berperan aktif mendukung penataan ruang di kawasan transmigrasi. Salah satu bentuk kontribusi yang diharapkan adalah pendataan persoalan pertanahan di wilayah transmigrasi guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Ossy saat melepas Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Ia menekankan, hasil pengamatan dan kajian mahasiswa di lapangan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Tim Ekspedisi Patriot dapat berkontribusi melalui hasil pengamatan lapangan yang menjadi bahan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah,” ujar Ossy.
Menurutnya, penataan ruang merupakan instrumen utama dalam pengembangan wilayah, termasuk kawasan transmigrasi. Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Ossy juga menyoroti pentingnya RDTR dalam mendorong investasi. RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dinilai memungkinkan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilakukan lebih cepat, sehingga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan memperkuat iklim investasi di daerah.
Selain aspek tata ruang, Ossy meminta peserta turut mendata persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran, mulai dari penguasaan dan kepemilikan tanah hingga legalitas aset. Data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di lapangan.
Ia juga mendorong koordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/kota agar temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Ossy menilai keterlibatan mahasiswa bersama dosen dan guru besar berpotensi menghasilkan kajian yang relevan, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat transmigran.
Ossy menyebut partisipasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sebagai bentuk kolaborasi strategis yang dapat memperkuat kualitas kebijakan pemerintah berbasis kondisi nyata di lapangan. Melalui sinergi tersebut, ia berharap persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi dapat diselesaikan lebih cepat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
Acara pelepasan Tim Ekspedisi Patriot 2026 turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selaku Ketua Pelaksana, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini terdiri dari ribuan mahasiswa dari 10 perguruan tinggi negeri yang akan diterjunkan ke sejumlah kawasan transmigrasi untuk melakukan pengamatan, pendataan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap pengembangan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih terarah, didukung kepastian tata ruang dan pertanahan, sehingga mampu mendorong investasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
