Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan pentingnya transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan daerah seiring dimulainya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari.

Penegasan itu disampaikan Siska saat pertemuan awal (entry meeting) bersama tim BPK RI pada Sabtu (4/4/2026). Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap terbuka terhadap setiap temuan dan tidak menyembunyikan informasi selama proses audit yang dijadwalkan berlangsung sekitar 35 hari kerja.

“Jika ada yang tidak kooperatif selama pemeriksaan, laporkan langsung kepada saya. Tidak perlu melalui prosedur berjenjang. Ini penting agar evaluasi bisa dilakukan cepat,” kata Siska.

Siska juga mengingatkan agar jawaban yang diberikan kepada auditor merujuk pada kondisi riil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, bukan sekadar jawaban normatif. Menurutnya, kejujuran data diperlukan agar hasil audit objektif dan rekomendasi yang dihasilkan tepat sasaran.

“Seluruh perangkat daerah harus menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, proses audit berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Penanggung Jawab Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Falihin, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta validitas dokumen pendukung yang disajikan.

“Yang kami nilai adalah apa yang sudah dilaksanakan, bukan rencana. Semua harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang memadai,” kata Falihin.