JAKARTA — Wacana penerapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung atau dipilih oleh DPRD yang dilontarkan Partai Golkar dinilai berpotensi besar diterapkan di Indonesia. Hal itu seiring dukungan mayoritas partai politik di DPR.
Sejumlah partai di Senayan telah menyatakan persetujuan terhadap perubahan sistem pemilihan tersebut, di antaranya Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, PDIP menjadi partai yang paling tegas menyatakan penolakan. Adapun PKS disebut belum mengambil keputusan final dan masih melakukan pengkajian internal.
Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin mengingatkan agar rencana penerapan pilkada tidak langsung pada 2029 tidak diputuskan secara elitis dan tertutup. Ia menilai, perubahan sistem pemilihan memerlukan dialog publik yang luas, kajian akademik yang mendalam, serta keberanian politik untuk menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi.
“Karena demokrasi lokal bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang pembelajaran politik bagi masyarakat. Mengganti jadi tidak langsung berarti mempertaruhkan masa depan demokrasi itu sendiri,” kata Miftahul kepada KBA News, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, wacana pilkada tidak langsung tidak hanya berdampak pada desain demokrasi lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, sebagai presiden terpilih melalui kontestasi langsung, kebijakan yang dipandang mengurangi hak pilih rakyat berisiko dibaca sebagai kontradiksi politik.
Miftahul juga menekankan bahwa dalam konteks Indonesia pascareformasi, legitimasi politik sangat ditopang oleh mekanisme demokrasi langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, perubahan sistem pilkada disebut bukan sekadar isu teknokratis, melainkan simbol arah demokrasi di bawah kepemimpinan nasional.
“Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh sikap politik Presiden, apakah ia tampil sebagai penjaga demokrasi atau sekadar penonton perubahan sistem yang elitis,” ujarnya.
