Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang menandatangani Keputusan No. 948/QD-TTg yang menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Vietnam terkait pertukaran informasi atas permintaan untuk keperluan perpajakan.
Rencana tersebut ditujukan untuk mengimplementasikan secara penuh, efektif, dan tepat waktu rekomendasi Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Perpajakan (Forum Global) dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Selain memenuhi komitmen pertukaran informasi atas permintaan untuk keperluan pajak, langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional mengenai transparansi dan pertukaran informasi pajak. Pemerintah Vietnam juga menargetkan agar OECD dan Uni Eropa (UE) dapat memberikan pengakuan positif serta mempertimbangkan penghapusan Vietnam dari “Daftar Yurisdiksi yang Tidak Bekerja Sama dalam Perpajakan” milik UE. Rencana ini juga dikaitkan dengan upaya memperkuat prestise dan posisi nasional, memastikan kepentingan nasional serta kedaulatan keuangan dan moneter, dan mendorong integrasi ekonomi internasional yang berkelanjutan.
Dalam rencana tersebut, Vietnam menargetkan penyempurnaan kerangka hukum secara komprehensif, termasuk undang-undang dan pedoman pelaksanaannya. Tujuannya untuk memastikan dasar hukum dan kewenangan penuh bagi lembaga negara dalam meminta, mengumpulkan, serta mengakses informasi untuk pertukaran informasi, sekaligus menghilangkan hambatan hukum yang dapat memengaruhi pemenuhan komitmen internasional, memenuhi standar Forum Global, dan selaras dengan praktik domestik.
Rencana Aksi Nasional juga mencakup penetapan dan penyempurnaan proses organisasi serta operasional agar pertukaran informasi dapat berlangsung lebih efisien, berkualitas, dan tepat waktu. Di saat yang sama, pemerintah akan mengembangkan target spesifik untuk pelaksanaan tindakan korektif yang tersinkronisasi dan efektif berdasarkan laporan tinjauan sejawat.
Sejumlah langkah lain turut ditekankan, termasuk peningkatan koordinasi, kerja sama, dan pertukaran antar kementerian dan lembaga dalam pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan. Pemerintah juga mendorong penguatan mekanisme inspeksi, pengawasan, statistik, dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas implementasi yang terukur dan dapat diverifikasi.
Rencana tersebut juga menyerukan pembangunan mekanisme pemantauan berkala untuk mengidentifikasi kesulitan dan hambatan sejak dini, sehingga kebijakan serta langkah pelaksanaan dapat disesuaikan. Di bidang dukungan teknis, Vietnam menargetkan peningkatan infrastruktur dan sistem basis data untuk pengelolaan serta berbagi data antar kementerian dan lintas sektor, sekaligus memastikan ketersediaan informasi bagi kebutuhan pertukaran informasi.
Di sisi sumber daya manusia, rencana ini menekankan peningkatan efektivitas pelatihan dan pengembangan profesional, pembaruan berkala terhadap standar internasional pertukaran informasi agar dapat diterapkan sesuai kondisi praktis di Vietnam, serta pembentukan tim pejabat dan pegawai negeri yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pertukaran, berbagi, penyediaan, dan pengumpulan informasi serta kerja sama internasional di bidang perpajakan. Penguatan dialog dan kerja sama dengan Uni Eropa, organisasi internasional, forum internasional, serta negara dan wilayah terkait juga menjadi bagian dari agenda rencana tersebut.
