Pimpinan Partai dan Negara Vietnam menegaskan bahwa integritas politik, etika pelayanan publik, serta keberanian berpikir dan bertindak inovatif menjadi ukuran penting bagi kelangsungan kapasitas kepemimpinan pada era baru. Penegasan itu disampaikan dalam upacara pembukaan program pelatihan pembaruan pengetahuan bagi anggota Komite Sentral ke-14 Partai Komunis Vietnam.

Dalam pidatonya, pimpinan menyoroti bahwa di tengah transformasi besar yang sedang difokuskan negara, kewenangan pejabat tinggi dalam mengelola aset publik dan mengambil keputusan terkait sumber daya strategis meningkat signifikan. Seiring terkonsentrasinya kekuasaan, tantangan terhadap integritas para pemimpin dinilai semakin tajam.

Peringatan tentang bahaya penyalahgunaan wewenang juga dikaitkan dengan pesan Presiden Ho Chi Minh yang menekankan bahwa kekuasaan—baik besar maupun kecil—tanpa hati nurani membuka peluang korupsi, penyuapan, dan pemanfaatan jabatan publik demi keuntungan pribadi.

Pimpinan menekankan bahwa etika pada masa kini tidak cukup berhenti pada slogan atau pidato formal. Setiap kader diminta membangun “sistem pengereman moral” yang kuat, dengan semangat “tidak”: tidak membiarkan kekuasaan dan harta mengalahkan akal sehat; tidak membiarkan kepentingan lokal atau pribadi memengaruhi keputusan; serta tidak membiarkan keuntungan jangka pendek menimbulkan kerugian jangka panjang.

Menurut arahan tersebut, kemerosotan integritas tidak hanya tampak dalam korupsi materiil, tetapi juga dapat tersembunyi dalam sikap egois, seperti menekan individu berbakat demi mempertahankan posisi, faksionalisme, atau menghindari tanggung jawab ketika menghadapi tugas sulit. Praktik semacam ini disebut sebagai “penyakit internal” yang berbahaya karena melemahkan kekuatan sistem.

Dalam kerangka nilai “Ketekunan - Penghematan - Integritas - Kebenaran”, integritas dan kebenaran diposisikan sebagai kemudi sekaligus sistem pengereman yang menjaga arah tata kelola. Pesan yang ditekankan: secepat apa pun sistem bergerak, tanpa kendali karena keegoisan, kehancuran diri menjadi risiko yang nyata. Karena itu, pemurnian dari dalam dan sikap tidak menoleransi korupsi ditegaskan sebagai bagian dari praktik integritas.

Selain aspek etika, pimpinan juga menyoroti perlunya menjembatani kesenjangan antara resolusi dan hasil. Kepatuhan pada prinsip disebut tidak identik dengan konservatisme, sementara inovasi tidak boleh disamakan dengan ketergesa-gesaan. Pemimpin tingkat strategis diminta mengubah pola pikir pasif menjadi proaktif yang berorientasi pada pembangunan, berpandangan jauh ke depan, dan menempatkan sektor atau wilayah yang dipimpin dalam strategi nasional secara menyeluruh.

Peringatan khusus diberikan terhadap kecenderungan “pemikiran jangka pendek” yang dapat memecah tujuan jangka panjang, serta visi lokal yang berpotensi melemahkan kekuatan nasional. Dalam konteks ini, sikap menghindari dan mengelak dari tanggung jawab—takut membuat kesalahan dan takut pertanggungjawaban—disebut sebagai manifestasi serius dari kurangnya integritas dalam menjalankan tugas publik.

Direktif No. 07-CT/TW dan Peraturan No. 144-QĐ/TW dari Politbiro turut disebut sebagai peringatan keras. Semangat yang disampaikan Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam menekankan bahwa kader tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga harus mengorganisasi pelaksanaan hingga tuntas—mulai dari penentuan prioritas, perancangan kebijakan yang layak, hingga pengendalian risiko. Kesenjangan antara resolusi dan program aksi, antara tugas dan hasil, diminta untuk dihapuskan sepenuhnya.

Di era digital, kemampuan pemimpin juga dikaitkan dengan kapasitas belajar mandiri, keterampilan manajemen digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk analisis, peramalan, dan pengambilan keputusan yang akurat. Pimpinan mengingatkan bahwa tanpa penilaian diri yang berkelanjutan, pengalaman masa lalu dapat berubah menjadi inersia, pengetahuan usang menjadi batasan, dan metode yang dulu efektif justru menjadi hambatan.

Ukuran utama kompetensi dan etika pelayanan publik, menurut arahan itu, adalah kepuasan masyarakat. Filosofi pemerintahan yang ditekankan berbunyi: seseorang harus jujur terlebih dahulu sebelum dapat membantu orang lain untuk jujur. Keteladanan pemimpin disebut sebagai “perintah tak terucapkan” yang paling kuat; ketika pemimpin menjaga integritas, ketidakberpihakan, dan transparansi, jajaran di bawahnya dinilai akan terdorong untuk memperbaiki diri.

Dalam pengawasan, Partai disebut memasuki fase terobosan metode inspeksi: beralih dari meninjau rencana di atas kertas menuju evaluasi hasil nyata dari tugas politik. Penilaian kinerja tidak ditekankan pada laporan yang menggembirakan, melainkan pada proyek pekerjaan umum yang konkret, penghapusan hambatan kelembagaan, serta kepuasan dan kepercayaan rakyat.

Arahan tersebut menegaskan bahwa mempraktikkan integritas dan kebenaran di era baru bukan hanya soal tidak melanggar hukum, melainkan juga pengabdian proaktif bagi kepentingan bersama. Tanpa kebajikan itu, pejabat dinilai tidak dapat berdiri tegak di hadapan rakyat, dan fondasi kepercayaan publik akan melemah.

Pimpinan juga mendorong pergeseran dari kesadaran politik menuju tindakan pelayanan publik di setiap mata rantai sistem. Bagi pejabat dan pegawai negeri, refleksi diri dan koreksi diri disebut harus menjadi tugas harian, termasuk mengidentifikasi serta menghilangkan gejala keegoisan dan kepentingan kelompok sejak awal. Semangat “berani berpikir, berani bertindak” diarahkan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan proyek tertunda dan menyederhanakan prosedur administrasi yang rumit.

Di sisi lain, lembaga pengatur dan inspeksi diminta mengubah pola pikir pengawasan agar lebih berfokus pada pemeriksaan substantif berbasis hasil. Pejabat yang menghindari tanggung jawab, mengabaikan tugas, atau dinilai kurang integritas diminta untuk segera dan tegas disingkirkan dari sistem. Pada saat yang sama, mekanisme penerimaan umpan balik digital dari publik disebut perlu diperluas, disertai kerangka perlindungan yang kuat bagi pejabat tidak memihak yang berani berinovasi demi kepentingan bersama.

Untuk masyarakat, arahan tersebut menekankan pemaksimalan hak mengawasi pejabat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas sistem, sekaligus menilai tingkat kepuasan atas layanan publik. Kepercayaan politik juga diharapkan menjadi pendorong daya saing dan kreativitas tenaga kerja, bekerja bersama Partai dan Negara untuk membuka sumber daya dan mendorong kemajuan di era baru.

Di akhir pesan, ditegaskan bahwa karakter pejabat tingkat strategis tidak diukur dari tingginya jabatan, melainkan dari integritas, pemikiran inovatif, dan dedikasi sepenuh hati untuk melayani kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang teladan dan tegas dipandang sebagai penggerak utama untuk membuka sumber daya dan menguatkan langkah negara menuju kemakmuran dan kebahagiaan.