Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama generasi muda yang tumbuh di lingkungan serba digital. Generasi ini kerap disebut sebagai Generasi Z, dengan akses luas terhadap informasi, media sosial, dan interaksi global. Di satu sisi, kondisi tersebut membuka peluang untuk pembelajaran, kreativitas, serta keterhubungan lintas negara. Namun di sisi lain, arus globalisasi dan keterbukaan digital juga menghadirkan tantangan terhadap nilai kebangsaan, pembentukan karakter, dan kualitas kehidupan berdemokrasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai fenomena sosial menunjukkan lemahnya literasi digital dan moral kewargaan di kalangan generasi muda. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, konflik identitas, polarisasi politik, hingga keterpaparan paham radikalisme melalui media sosial menjadi indikasi bahwa ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan. Ruang ini juga menjadi arena pertarungan ideologi yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan sikap kewargaan yang matang.
Di tengah situasi tersebut, persoalan etika bermedia juga masih menonjol. Kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh remaja serta meningkatnya konten negatif menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tanggung jawab di ruang digital belum merata.
Kondisi itu menempatkan peran Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan sebagai hal yang semakin penting. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memuat pengetahuan tentang negara dan demokrasi, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika digital, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berpikir kritis. Kompetensi tersebut dinilai relevan untuk menghadapi dinamika era globalisasi, sekaligus memperkuat identitas nasional dan karakter bangsa.
Selama ini, Pendidikan Kewarganegaraan kerap dipandang sebatas mata pelajaran di sekolah. Padahal, nilai seperti tanggung jawab, toleransi, integritas, kepatuhan hukum, kemampuan berpikir kritis, hingga etika sosial merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan seperti banjir informasi, hoaks, polarisasi politik, krisis moral, dan penyalahgunaan media sosial juga tidak hanya dialami remaja. Orang dewasa dan tokoh publik pun dapat terjebak dalam penyebaran informasi keliru, memicu konflik sosial, atau memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan etika bernegara.
Pendidikan Kewarganegaraan juga dipandang memberi bekal pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai demokrasi, serta prinsip-prinsip kemasyarakatan yang etis. Pemahaman ini relevan bagi siapa pun, termasuk pemimpin publik dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Keteladanan dan integritas pemimpin berkaitan dengan sejauh mana nilai kewarganegaraan diterapkan, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum.
Seiring berkembangnya dunia digital, kebutuhan akan civic digital literacy turut mengemuka. Istilah ini merujuk pada kemampuan berperilaku etis dan bertanggung jawab di ruang digital, termasuk kesadaran terhadap jejak digital, keamanan data pribadi, etika berkomunikasi, serta kemampuan memilah informasi. Kompetensi tersebut dinilai penting bagi seluruh warga negara tanpa memandang usia agar dapat berpartisipasi secara positif dalam lingkungan digital.
