Universitas Jambi (UNJA) menegaskan komitmennya dalam pengembangan pendidikan hukum dan kerja sama akademik melalui keterlibatan dalam pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jambi periode 2025–2030. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan seminar nasional, penandatanganan kerja sama, serta penguatan pembelajaran praktik peradilan Mahkamah Konstitusi berbasis digital.
Rangkaian acara berlangsung pada Sabtu (24/1/2026) di Ruang Auditorium Paduko Berhalo, Rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan ini disebut menjadi kontribusi strategis bagi UNJA, terutama Fakultas Hukum, dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong peran akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pelantikan pengurus wilayah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang juga menjabat Kepala Badan Keahlian DPR RI. Agenda pelantikan dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema “Tantangan dan Peluang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Era Digital.”
Rektor UNJA Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., yang juga Ketua Dewan Pembina Daerah APHTN-HAN Provinsi Jambi, menyampaikan sambutan secara daring melalui Zoom Meeting dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi akademisi lintas daerah serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pendidikan hukum di perguruan tinggi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H. Ia menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap peran akademisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Hartati, S.H., M.H., yang juga Dekan Fakultas Hukum UNJA, menyatakan pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam mendukung pembangunan hukum daerah yang demokratis, konstitusional, serta responsif terhadap perkembangan teknologi.
Selain pelantikan, agenda juga diisi dengan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk komitmen penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Dalam seminar nasional, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., hadir sebagai keynote speaker, bersama narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah daerah. Diskusi menyoroti tantangan dan peluang pembentukan produk hukum daerah yang transparan, partisipatif, dan adaptif di era digital.
Fakultas Hukum UNJA juga berpartisipasi secara daring dengan menampilkan secara langsung gedung dan ruang praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pembelajaran praktis dan kontekstual bagi mahasiswa hukum, khususnya untuk memahami mekanisme dan praktik beracara di Mahkamah Konstitusi.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, UNJA dan APHTN-HAN Provinsi Jambi diharapkan memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan keilmuan hukum serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum.
