Generasi muda dinilai memainkan peran penting dalam berbagai gerakan sosial di Indonesia, terutama dalam menjalankan fungsi kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kinerja pemerintah. Namun, penilaian anak muda terhadap responsivitas pemerintah dalam menangani isu-isu sosial disebut masih belum memuaskan.
Hal itu tercermin dalam survei Yayasan Partisipasi Muda terhadap 505 responden berusia 18–25 tahun yang dilakukan pada November 2024 hingga Maret 2025. Secara keseluruhan, rata-rata penilaian responden menunjukkan responsivitas pemerintah dalam menangani berbagai isu sosial belum mencapai tingkat yang dianggap memadai.
Untuk isu kesehatan, responden memberikan nilai rata-rata 5,1 dari 10, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan responsivitas yang lebih baik. Penilaian ini dikaitkan dengan pengalaman penanganan penyebaran Covid-19 pada 2020 hingga kasus keracunan MBG pada 2025 yang dinilai lamban, sehingga responden cenderung tidak memberikan skor tinggi.
Dalam isu pendidikan, pemerintah memperoleh penilaian 4,7 dari 10. Responden menilai ketimpangan pendidikan yang masih terjadi hingga kini menjadi indikasi pemerintah belum cukup responsif dalam membangun pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Responsivitas pemerintah terhadap isu populasi rentan juga dinilai rendah, dengan skor 4,3 dari 10. Kelompok ini disebut memiliki risiko lebih tinggi menghadapi masalah kesehatan, ekonomi, dan persoalan lainnya, tetapi dinilai belum mendapatkan penanganan yang cepat dan tanggap.
Isu Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat penilaian 4,2 dari 10. Skor ini dipandang mencerminkan anggapan responden bahwa pemerintah belum cukup responsif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM serta melindungi hak dasar warga negara.
Sementara itu, penanganan kemiskinan menjadi isu dengan penilaian terendah. Responden memberi skor 4 dari 10, sejalan dengan pandangan bahwa kesenjangan sosial yang bertahan lama menunjukkan kinerja pemerintah belum cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan.
