Survei: 37% Anak Muda Nilai Respons Pemerintah terhadap Isu Sosial Terlalu Lambat

Survei: 37% Anak Muda Nilai Respons Pemerintah terhadap Isu Sosial Terlalu Lambat

Berbagai isu sosial terus muncul setiap tahun dan sebagian di antaranya membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah bencana alam di Sumatra pada akhir tahun lalu yang membuat sejumlah daerah terdampak lumpuh akibat banjir bandang.

Di tengah situasi tersebut, masyarakat turut bergerak melalui berbagai inisiatif bantuan. Sejumlah komunitas kemanusiaan hingga figur publik membuka penggalangan dana. Salah satunya dilakukan content creator Ferry Irwandi yang aktif di bidang pendidikan dan berhasil menghimpun donasi lebih dari Rp10 miliar.

Aliran donasi yang cepat kepada Ferry Irwandi disebut bukan semata-mata karena absennya pemerintah, melainkan dipengaruhi faktor kepercayaan publik, seperti reputasi yang kuat, transparansi informasi lapangan secara real-time, serta narasi program yang spesifik. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding penggunaan slogan umum karena fokus pada wilayah terisolasi yang minim bantuan.

Namun, berdasarkan survei Indonesia Millenial and Gen Z Report 2027 oleh IDN Research Institute, mayoritas anak muda menilai respons pemerintah dalam menangani isu sosial masih belum optimal. Persepsi paling banyak muncul adalah anggapan bahwa respons pemerintah terlalu lambat, dengan persentase 37%.

Selain soal kecepatan, ketepatan sasaran juga menjadi perhatian. Sebanyak 30% responden menilai respons pemerintah sudah tepat waktu, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Sementara itu, aspek komunikasi publik turut menjadi tantangan, karena 20% responden merasa penyampaian pemerintah kurang menarik, yang mengindikasikan kendala dalam efektivitas penyebaran informasi kepada publik.

Adapun penilaian positif berada pada porsi paling kecil. Hanya 13% responden yang menilai respons pemerintah sudah tepat waktu dan relevan dengan masalah.

Survei juga memotret alasan anak muda memperhatikan komunikasi pemerintah. Faktor utama adalah adanya bukti nyata, dengan 62% responden menyebut hal tersebut sebagai pendorong terbesar. Di posisi berikutnya, 43% responden menyatakan mereka memperhatikan komunikasi pemerintah jika isu yang disampaikan dekat dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Dari sisi gaya penyampaian, 16% responden menyebut akan lebih tertarik menyimak jika format komunikasi tidak terasa seperti pengumuman resmi. Sementara 15% responden mengaku tidak ingat kapan terakhir kali mengikuti komunikasi pemerintah, yang menunjukkan masih ada kelompok anak muda yang sudah lama tidak terpapar informasi pemerintah.

Survei ini melibatkan 628 responden yang terdiri dari 279 responden Milenial dan 349 responden Gen Z. Mayoritas responden adalah perempuan (52%) dan berasal dari Pulau Jawa, khususnya wilayah Jabodetabek, dengan persentase 36%.