Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan, tetapi juga mengguncang kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampaknya terlihat pada meningkatnya kehilangan pekerjaan, melonjaknya angka kemiskinan, hingga persoalan bantuan sosial yang dinilai tidak selalu tepat sasaran. Di tengah situasi itu, masyarakat juga dihadapkan pada banjir informasi simpang siur dan hoaks yang menyebar cepat, terutama melalui media sosial dan aplikasi percakapan.
Dalam kondisi darurat seperti pandemi, komunikasi pemerintah menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Komunikasi bukan hanya menyampaikan data atau keputusan, melainkan memastikan pesan disampaikan secara tepat, dapat dipercaya, mudah dipahami, dan diterima oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam.
Sejak awal pandemi, pemerintah berupaya membangun narasi persatuan dan optimisme melalui slogan seperti “Bersatu Lawan Corona” dan “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Pesan ini ditujukan untuk menumbuhkan solidaritas nasional dan menjaga ketenangan publik agar tetap patuh terhadap kebijakan. Namun, narasi tersebut dinilai membutuhkan dukungan tindakan yang konsisten. Ketika masyarakat melihat ketidaksesuaian antara pernyataan dan praktik di lapangan—misalnya bantuan sosial yang lambat, pembatasan yang tumpang tindih, atau kebijakan yang membingungkan—kepercayaan publik berisiko menurun.
Salah satu sumber kebingungan datang dari perubahan istilah dan format kebijakan pembatasan yang terjadi dalam waktu relatif singkat, seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga skema Level 1–4. Tanpa komunikasi yang jelas dan terkoordinasi, pergantian tersebut membuat sebagian masyarakat kesulitan memahami arah kebijakan dan merasa lelah menghadapi perubahan.
Untuk memperluas jangkauan pesan, pemerintah juga memanfaatkan media sosial melalui akun resmi lembaga negara, infografik, dan video kampanye, termasuk menggandeng influencer untuk menjangkau kelompok usia muda. Strategi ini relevan di era digital ketika masyarakat mengandalkan informasi real-time. Meski demikian, efektivitasnya tidak selalu maksimal. Sejumlah konten dipandang terlalu formal, kurang kontekstual, atau lebih menonjolkan pencitraan dibanding edukasi. Sebagian pesan juga dianggap tidak menyentuh kebutuhan langsung masyarakat sehingga dampaknya kurang terasa secara emosional maupun praktis.
Di saat yang sama, maraknya hoaks dan teori konspirasi memperburuk situasi. Informasi palsu tentang vaksin, teori konspirasi mengenai virus, hingga narasi politis yang menyimpang menyebar luas, terutama lewat grup WhatsApp dan media sosial. Pemerintah berupaya merespons melalui situs resmi, program literasi digital, serta pelibatan tokoh masyarakat. Namun upaya ini dinilai menghadapi tantangan ketika tingkat kepercayaan terhadap sumber resmi masih rendah. Masyarakat yang merasa kurang dilibatkan cenderung lebih mudah percaya pada informasi alternatif yang dianggap lebih membumi, meski kebenarannya belum tentu teruji.
Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif tidak diukur dari seberapa sering pemerintah berbicara, melainkan dari kemampuannya membangun koneksi emosional dan kepercayaan. Strategi komunikasi yang hanya bersifat top-down berisiko tidak menjawab kebutuhan publik. Dibutuhkan ruang partisipasi, dialog, serta pengakuan terhadap suara masyarakat, disertai empati dan kemauan mendengar secara aktif.
Dalam krisis sosial seperti pandemi, masyarakat tidak hanya memerlukan informasi, tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak menghadapi situasi sulit sendirian. Komunikasi yang baik dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas di lapangan, membantu menenangkan, menggerakkan, dan menyatukan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak konsisten atau terasa jauh dari rakyat berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan publik. Karena itu, strategi komunikasi yang efisien secara teknis perlu berjalan seiring dengan pendekatan yang manusiawi untuk membangun kembali kepercayaan, kolaborasi, dan harapan bersama.
