Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah membuka opsi untuk menganggarkan bantuan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan marak terjadi di Indonesia. Hingga September 2022, tercatat lebih dari 10.000 pekerja menjadi korban PHK.
“Kami akan melihat instrumen mana yang bisa dibantu dan siapa yang harus dibantu, apakah korporasi-nya atau buruh-nya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KITA, Kamis (24/11/2022).
Skema bantuan masih dikaji, pemerintah siapkan koordinasi lintas lembaga
Sri Mulyani menjelaskan, apabila rencana bantuan direalisasikan, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga dan kementerian, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga mempertimbangkan jalur penyaluran bantuan, termasuk kemungkinan melalui Kemenaker atau BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi dukungan kepada korporasi, Sri Mulyani menyebut pemerintah pernah menggunakan instrumen perpajakan seperti PPh 25 yang ditunda atau diperkecil. Instrumen serupa dapat kembali digunakan, bergantung pada target bantuan yang ditetapkan.
“Jadi kita akan melihat berdasarkan siapa yang mau ditargetkan, korporasinya atau dari sisi pekerjanya,” ujar Sri Mulyani.
Tekanan ekspor dinilai ikut memicu gelombang PHK
Sri Mulyani menilai salah satu penyebab terjadinya gelombang PHK adalah pengendalian permintaan ekspor dari sejumlah negara maju yang dipengaruhi kenaikan suku bunga acuan secara agresif. Tekanan disebut terutama terjadi pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), sementara ekspor alas kaki dinilai relatif masih cukup baik.
“Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, dampak pelemahan permintaan ekspor tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh. Ia menambahkan, barang ekspor seperti TPT dan alas kaki biasanya meningkat menjelang akhir tahun di negara maju, namun kondisi tersebut dapat berubah akibat kebijakan moneter yang ketat.
Pemprov Jabar siapkan BLT untuk korban PHK
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga Jawa Barat yang terdampak PHK, terutama mereka yang bekerja di perusahaan yang terkena dampak langsung resesi global yang diperkirakan terjadi pada 2023.
“Kepada yang terdampak langsung, kena PHK oleh perusahaan yang perdagangannya global karena pesanan turun, pabrik kurangi produksi. Nah, nanti ada Bantuan Langsung Tunai (BLT),” kata Ridwan Kamil, Jumat (18/11/2022).
Ridwan Kamil menyebut sektor padat karya seperti tekstil berpotensi paling terdampak ketika pesanan barang menurun dan pabrik mengurangi produksi, yang kemudian berujung pada pengurangan karyawan.
Menurutnya, BLT akan dicairkan apabila terdapat pengumuman resmi mengenai kondisi kedaruratan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran BLT dari pos Biaya Tak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum sebesar dua persen.
- Pemerintah pusat mengkaji instrumen bantuan bagi pekerja maupun korporasi terdampak PHK.
- Koordinasi lintas lembaga disiapkan, termasuk dengan BI, OJK, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemprov Jawa Barat menyiapkan BLT bagi korban PHK dengan sumber anggaran dari BTT dan Dana Transfer Umum dua persen.
