Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan birokrat, Martayadi Tajuddin, menilai maraknya serangan siber yang belakangan menyasar Gubernur Jambi Al Haris perlu dibaca lebih dalam dari sekadar dinamika kritik di ruang digital. Menurutnya, ruang siber kini menjadi arena pertarungan legitimasi kekuasaan, tempat persepsi publik bisa dibentuk, diperkuat, hingga dimanipulasi.
Martayadi menilai pola serangan yang muncul tidak lagi tampak sporadis atau semata ekspresi kekecewaan individual. Ia menyoroti adanya narasi berulang, pembingkaian pesan yang seragam, serta distribusi konten yang masif, yang menurutnya mengarah pada indikasi orkestrasi opini untuk menggerus legitimasi kepemimpinan di mata publik.
Dalam kajian komunikasi politik, Martayadi menyebut strategi semacam itu sebagai delegitimasi berbasis persepsi. Sasaran utamanya, kata dia, bukan hanya mengkritik kebijakan tertentu, melainkan menciptakan keraguan kolektif terhadap figur pemimpin. Ketika persepsi negatif diproduksi terus-menerus melalui berbagai kanal digital, publik dapat terdorong pada penurunan kepercayaan terhadap kepemimpinan.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut umumnya bekerja melalui dua pendekatan. Pertama, membangun narasi kritik yang tampak organik seolah lahir dari kegelisahan masyarakat luas, meski dalam banyak kasus digerakkan oleh kepentingan kelompok tertentu dengan agenda politik jangka panjang. Kedua, mengonsolidasikan kelompok yang sejak awal memiliki resistensi terhadap figur tertentu, lalu memperkuatnya melalui reproduksi konten berulang sehingga menciptakan efek gema (echo chamber) di ruang digital.
Namun, Martayadi menilai intensitas serangan terhadap figur seperti Al Haris juga dapat dibaca sebagai indikator bahwa pengaruh politiknya masih diperhitungkan. Menurutnya, figur yang tidak relevan secara politik biasanya tidak menjadi sasaran kampanye opini yang begitu intens, sementara figur dengan jaringan, basis sosial, dan potensi pengaruh yang kuat cenderung menjadi target pertarungan narasi.
Di tengah situasi tersebut, Martayadi menyoroti respons Al Haris yang dinilainya tidak terjebak dalam polemik digital atau pembelaan emosional di media sosial. Ia melihat pendekatan yang ditempuh lebih mengarah pada politik pembuktian melalui kinerja pemerintahan.
Martayadi menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai agenda pembangunan daerah terus didorong, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai pendekatan itu menunjukkan legitimasi kepemimpinan tidak hanya dibangun melalui narasi, melainkan lewat hasil kerja yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Dari perspektif kebijakan publik, ia memandang strategi tersebut sebagai kontra-narasi yang lebih matang. Menurutnya, ketika serangan datang dalam bentuk opini, jawaban yang paling kuat bukan bantahan verbal, melainkan fakta pembangunan yang bisa diverifikasi publik. Dengan cara itu, masyarakat memiliki ruang menilai secara rasional apakah kepemimpinan berjalan dan apakah pembangunan dirasakan di lapangan.
Selain kinerja, Martayadi menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik yang transparan untuk meredam disinformasi. Ia menilai pemerintahan yang aktif membuka ruang dialog, menjelaskan kebijakan, dan menjaga transparansi program akan lebih mampu membangun kepercayaan publik berbasis fakta, bukan semata persepsi.
Pada akhirnya, Martayadi menilai kualitas kepemimpinan tidak hanya diuji oleh keberhasilan program, tetapi juga kemampuan menghadapi tekanan opini dan dinamika politik. Ia menyimpulkan, dalam demokrasi yang sehat, legitimasi pemimpin pada akhirnya ditentukan oleh seberapa nyata hasil kerja yang dirasakan masyarakat, bukan oleh riuhnya serangan di ruang digital.
