Akademisi dan praktisi hukum membahas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dalam sebuah seminar nasional yang digelar Universitas Nasional (UNAS). Forum tersebut mengulas berbagai pandangan yang berkembang, termasuk argumen yang mendukung maupun yang menolak mekanisme pilkada tidak langsung.

Dalam seminar itu, peserta menyoroti sejumlah aspek yang kerap menjadi perdebatan ketika pilkada dipilih DPRD kembali mengemuka. Pembahasan diarahkan pada konsekuensi kebijakan serta implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan daerah apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui lembaga perwakilan.

Diskusi juga menempatkan isu tersebut dalam konteks pro dan kontra yang selama ini muncul di ruang publik. Sejumlah pandangan menilai skema pilkada melalui DPRD memiliki sisi positif tertentu, sementara pandangan lain menekankan adanya risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan.

Melalui seminar nasional ini, UNAS menghadirkan ruang dialog untuk mempertemukan perspektif akademik dan praktik hukum dalam menelaah wacana pilkada oleh DPRD. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembahasan yang lebih terukur dan berbasis kajian terhadap isu ketatanegaraan dan demokrasi lokal.