Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Dwi Yanti, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan keterbukaan informasi publik berjalan maksimal. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi representasi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Dwi Yanti dalam Rapat Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Kantor Wali Kota Singkawang.
Dwi Yanti menilai PPID bukan sekadar fungsi administratif, melainkan wajah pelayanan publik dari setiap instansi. Ia meminta jajaran PPID Pelaksana lebih responsif dan mematuhi amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kinerja pelayanan harus maksimal dan responsif. PPID ini adalah representasi kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah,” ujar Dwi Yanti.
Berdasarkan hasil evaluasi, Sekda menyoroti masih adanya sejumlah PPID Pelaksana yang belum optimal dalam memperbarui data. Ia menginstruksikan perangkat daerah yang kurang aktif agar segera membenahi laman resmi masing-masing sehingga informasi yang akurat dapat diakses masyarakat dengan mudah.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Singkawang, Chantal Novyanti, menyampaikan bahwa hingga awal Mei 2026 terdapat delapan permohonan informasi yang masuk melalui situs web PPID. Ia menilai hal tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transparansi data.
“Sebagian permohonan sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses. Seluruh PPID Pelaksana harus siap memberikan pelayanan yang responsif,” kata Chantal.
Pada 2026, PPID Utama kembali melakukan penilaian terhadap PPID Pelaksana dengan indikator yang ketat. Penilaian mencakup ketersediaan regulasi, fasilitas front desk pelayanan, pemutakhiran informasi digital, serta pemanfaatan media sosial.
