Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
Permintaan itu disampaikan Misni saat memimpin entry meeting Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan bersama BPKP di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri.
Misni menegaskan evaluasi yang berlangsung hingga 30 September 2026 itu dinilai penting untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Ia meminta kepala OPD menugaskan pejabat maupun staf teknis yang memahami substansi agar kebutuhan data dan informasi dapat dipenuhi secara cepat, lengkap, dan akurat. Menurut Misni, evaluasi selama sekitar 54 hari ini melibatkan banyak perangkat daerah karena ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor, mencakup pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik, hingga perencanaan pembangunan.
Sejumlah OPD yang disebut akan berinteraksi intensif dengan tim evaluator antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bappeda, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam arahannya, Misni juga menekankan perlunya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian melalui kebijakan tata ruang agar alih fungsi lahan produktif dapat dikendalikan. Ia menilai pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, akses jalan menuju sentra produksi pertanian, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dalam membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Misni menegaskan pembangunan ketahanan pangan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi. Ia mengingatkan agar peningkatan hasil produksi diikuti kesiapan akses jalan dan dukungan infrastruktur lainnya.
Selain itu, Misni meminta Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan, mengingat sektor tersebut berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi daerah.
Ia berharap hasil evaluasi BPKP tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan Pemprov Kepri untuk memperjuangkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat pada 2027. Misni menyebut rekomendasi itu diharapkan menjadi masukan bagi perencanaan daerah maupun usulan program kepada kementerian agar kebutuhan riil daerah dapat diakomodasi dalam APBN 2027.
Untuk mendukung kelancaran evaluasi, Misni juga meminta pembentukan sekretariat yang bertugas mengoordinasikan pemenuhan data lintas OPD, sehingga komunikasi dengan tim evaluator berjalan efektif dan tindak lanjut dapat segera ditangani.
Sementara itu, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Anjar Suryatmono menjelaskan evaluasi tahun ini memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Anjar, evaluasi mencakup seluruh rantai tata kelola ketahanan pangan, mulai dari kesesuaian dan pemanfaatan lahan, aspek kepemilikan lahan, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan cadangan pangan daerah.
Anjar mengatakan evaluasi dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga melibatkan banyak OPD. Karena ruang lingkupnya luas, BPKP membutuhkan dukungan penuh perangkat daerah agar proses pengumpulan data berjalan efektif.
Ia juga berharap komunikasi yang baik antara tim evaluator dan OPD dapat mempercepat penyelesaian evaluasi sebelum target pelaporan pada pekan ketiga September 2026. Anjar menilai dukungan aktif perangkat daerah penting, mengingat keterbatasan sumber daya manusia tim evaluator.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Kepala DKP2KH Rika Azmi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Said Sudrajad, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rodi Yantari, perwakilan OPD Pemprov Kepri, serta Tim Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.
