Salib merah berukuran besar muncul di tengah demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Rabu (28/10).
Simbol itu dibawa kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Rujukannya tegas: perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah dan ruang hidup.
Dalam hitungan jam, publik tidak hanya membicarakan aksi mahasiswa.
Perbincangan bergeser pada satu pertanyaan: apa arti salib di jalanan, di tengah tuntutan politik.
Isu ini lalu menanjak menjadi tren, karena menyentuh saraf paling peka dalam demokrasi Indonesia.
Di negara majemuk, simbol keagamaan bukan sekadar tanda iman.
Ia bisa menjadi bahasa moral, juga bisa disalahpahami sebagai bendera identitas yang menutup dialog.
-000-
Tren pertama lahir dari kekuatan visual.
Salib merah besar di ruang ikonik seperti Bundaran HI membentuk gambar yang mudah diingat.
Di era perhatian singkat, citra yang kuat sering mengalahkan penjelasan yang panjang.
Simbol menembus batas pengetahuan awal orang tentang isu Papua.
Orang yang belum mengikuti detail tuntutan pun ikut berhenti, bertanya, dan menilai.
Alasan kedua adalah ketegangan lama antara agama dan politik di ruang publik.
Indonesia terbiasa mengelola keduanya berdampingan, tetapi tidak selalu tenang.
Setiap kemunculan simbol agama di demonstrasi mudah memantik tafsir yang berlapis.
Ada yang melihatnya sebagai solidaritas.
Ada pula yang mencurigainya sebagai upaya menguasai panggung, atau memecah fokus.
Alasan ketiga adalah Papua sendiri.
Papua adalah kata yang selalu memanggil emosi, sejarah, dan perdebatan keadilan.
Ketika Papua hadir lewat simbol yang sangat dikenal, perhatian publik menjadi berlipat.
Simbol itu seperti pintu masuk yang memaksa orang menoleh pada isu tanah dan ruang hidup.
-000-
Namun tren tidak selalu berarti pemahaman.
Tren bisa menjadi arena cepat untuk menilai, tanpa sempat menguji alasan.
Di titik ini, pertanyaan mendasar dari peristiwa 28 Oktober menjadi penting.
Bagaimana agama dan simbolnya berkontribusi pada perjuangan keadilan dalam ruang publik demokratis.
Pertanyaan itu bukan sekadar akademik.
Ia menyangkut cara kita hidup bersama, ketika perbedaan identitas bertemu tuntutan politik.
Ia juga menyangkut cara tuntutan Papua didengar, atau justru tenggelam oleh kebisingan tafsir.
-000-
Jürgen Habermas memberi kerangka yang berguna melalui gagasan masyarakat pascasekuler.
Ia mengoreksi keyakinan lama bahwa modernisasi akan mengikis relevansi sosial agama.
Menurut Habermas, agama tetap bertahan sebagai sumber orientasi eksistensial.
Agama membentuk cara manusia memahami hidup bersama, rasa benar dan salah, serta alasan untuk peduli.
Karena itu, demokrasi perlu meninjau ulang hubungan rasionalitas sekuler dan keyakinan religius.
Bukan untuk mencampuradukkan keduanya.
Melainkan untuk memastikan ruang publik tidak menutup pintu bagi sumber moral yang hidup.
-000-
Habermas memahami ruang publik sebagai arena komunikasi.
Di sana warga membentuk opini dan kehendak politik melalui pertukaran argumentasi.
Legitimasi demokrasi bertumpu pada deliberasi publik.
Keputusan politik dinilai sah ketika prosesnya terbuka pada penilaian warga.
Dalam kerangka ini, warga religius berhak menyumbangkan pandangan moral.
Tetapi hak itu berdampingan dengan tanggung jawab dialog.
Habermas menekankan pentingnya penerjemahan bahasa religius ke bahasa publik.
Artinya, inspirasi iman perlu dinyatakan sebagai alasan yang dapat dipahami lintas keyakinan.
-000-
Salib merah di Bundaran HI menawarkan contoh konkret dari gagasan itu.
Dalam iman Kristen, salib melambangkan penebusan.
Ketika dibawa dalam aksi solidaritas, salib memperoleh artikulasi politik.
Artikulasi itu merujuk pada perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah sebagai ruang hidup.
Perjumpaan makna religius dan tuntutan keadilan sosial membuka kemungkinan solidaritas yang melampaui batas komunitas.
Di sini, simbol bekerja sebagai bahasa moral.
Ia menghubungkan keyakinan dengan persoalan yang seharusnya dapat dipahami warga dari beragam latar.
-000-
Namun simbol juga membawa risiko.
Pada kutub ekstrem, kemunculan simbol keagamaan dalam demonstrasi bisa memancing pembacaan sektarian.
Perhatian publik dapat bergeser dari substansi tuntutan menuju identitas pembawanya.
Simbol yang semula mengundang empati bisa berubah menjadi penanda pertentangan antarkelompok.
Di sinilah demokrasi diuji.
Bukan pada kemampuan menampung suara, melainkan pada kemampuan menjaga fokus pada alasan.
Jika simbol mengalahkan argumen, deliberasi melemah.
Jika identitas menelan substansi, ruang publik menyusut menjadi arena saling curiga.
-000-
Isu ini terkait langsung dengan isu besar yang penting bagi Indonesia: kualitas demokrasi deliberatif.
Demokrasi tidak berhenti pada kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat.
Demokrasi menuntut proses saling menguji alasan, dengan kesetaraan.
Habermas menekankan setiap argumentasi dinilai dari alasan yang mendasarinya.
Bukan dari posisi mayoritas atau minoritas.
Ini penting bagi Indonesia, karena kemajemukan sering membuat orang lebih cepat membaca siapa, daripada apa.
Padahal yang menentukan keadilan adalah mutu alasan, bukan label pembicara.
-000-
Isu ini juga terkait dengan kebebasan beragama dan berekspresi.
Pembatasan ekspresi keagamaan berisiko menyingkirkan sumber pengetahuan moral.
Dalam berita ini, agama dipahami sebagai sumber orientasi eksistensial.
Jika ruang publik steril dari ekspresi iman, demokrasi kehilangan salah satu bahasa kepedulian.
Namun kebebasan tanpa dialog juga berbahaya.
Simbol bisa menjadi pintu yang terbuka, atau tembok yang ditinggikan.
Kuncinya ada pada kesediaan menerjemahkan dan mendengarkan.
-000-
Isu berikutnya adalah keadilan sosial, terutama soal tanah dan ruang hidup.
Berita ini menyebut perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah.
Tanah bukan hanya aset ekonomi.
Tanah adalah ruang hidup, memori, dan martabat.
Ketika tanah dipertaruhkan, yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan komunitas.
Karena itu, simbol yang dibawa PMKRI bukan sekadar tanda agama.
Ia menjadi cara untuk menegaskan bahwa ada penderitaan yang perlu dilihat bersama.
-000-
Riset yang relevan untuk membaca isu ini dapat ditarik dari kerangka masyarakat pascasekuler Habermas.
Gagasan itu menolak anggapan bahwa modernitas otomatis membuat agama usang dalam kehidupan publik.
Dalam kerangka tersebut, agama dapat menyumbang wawasan moral.
Tetapi kontribusinya perlu hadir dalam bentuk yang dapat dipertukarkan secara rasional.
Itu sebabnya Habermas menekankan penerjemahan bahasa religius ke bahasa publik.
Tujuannya bukan menurunkan iman menjadi sekadar opini.
Tujuannya agar demokrasi bisa menimbang tuntutan secara adil, tanpa memaksa semua orang berbagi keyakinan yang sama.
-000-
Kerangka lain yang relevan adalah konsep demokrasi deliberatif yang disebut dalam berita.
Demokrasi deliberatif menuntut kesetaraan dalam proses pertukaran argumentasi.
Setiap klaim, baik berangkat dari keyakinan maupun solidaritas, tetap terbuka terhadap kritik.
Setiap warga berhak menyampaikan pandangan sekaligus berkewajiban mendengarkan pihak lain.
Ini memberi rambu penting bagi publik yang sedang memperdebatkan salib merah itu.
Perdebatan perlu kembali ke alasan, bukan berhenti pada simbol.
-000-
Di luar negeri, perdebatan simbol agama di ruang publik juga berulang.
Contoh yang sering dibahas adalah perdebatan simbol keagamaan di ruang publik Prancis.
Di sana, ketegangan muncul antara prinsip sekularisme negara dan ekspresi identitas religius warga.
Kasus-kasus itu menunjukkan pola yang mirip.
Simbol dapat dibaca sebagai ekspresi nurani, atau dibaca sebagai ancaman terhadap netralitas ruang publik.
Pelajarannya bukan untuk menyalin kebijakan negara lain.
Pelajarannya adalah memahami betapa mudahnya simbol mengundang polarisasi bila dialog tidak dipelihara.
-000-
Peristiwa Bundaran HI juga mengingatkan pada dilema universal gerakan sosial.
Gerakan membutuhkan simbol untuk mengikat emosi dan solidaritas.
Namun gerakan juga membutuhkan argumentasi agar tuntutan bisa diuji dan diperjuangkan secara luas.
Simbol menggerakkan orang untuk peduli.
Argumentasi menjaga agar kepedulian tidak berubah menjadi pertikaian identitas.
Dalam berita ini, salib merah disebut sebagai bahasa moral yang menghubungkan iman dan keadilan.
Tetapi tuntutan politik yang lahir darinya tetap perlu dijelaskan dengan alasan yang dapat diterima masyarakat luas.
-000-
Karena itu, respons terbaik bukanlah melarang simbol, juga bukan mengkultuskannya.
Respons terbaik adalah mengembalikan percakapan publik pada substansi tuntutan.
Publik perlu bertanya: apa persoalan keadilan sosial yang sedang dibawa.
Lalu menguji: alasan apa yang ditawarkan, dan bagaimana ia bisa dipertimbangkan bersama.
Di sinilah media, kampus, organisasi masyarakat, dan warga punya peran.
Mereka dapat memfasilitasi percakapan yang tidak berhenti pada kecurigaan.
Mereka dapat mendorong penerjemahan bahasa moral ke bahasa kebijakan.
-000-
Ada beberapa rekomendasi praktis untuk menanggapi isu ini secara dewasa.
Pertama, bedakan simbol dari substansi.
Simbol dapat mengundang perhatian, tetapi substansi harus menjadi pusat penilaian.
Kedua, dorong penerjemahan tuntutan ke bahasa publik.
Jika simbol membawa pesan keadilan, jelaskan tuntutannya dalam alasan yang bisa diuji bersama.
Ketiga, rawat etika mendengar.
Demokrasi deliberatif menuntut kewajiban mendengarkan pihak lain, bukan hanya hak berbicara.
Tanpa mendengar, ruang publik berubah menjadi panggung monolog yang saling meniadakan.
-000-
Peristiwa ini pada akhirnya adalah cermin.
Ia memperlihatkan kemungkinan terbaik agama di ruang publik, sekaligus bahaya tafsir sektarian.
Ia memperlihatkan bahwa solidaritas bisa dilahirkan dari bahasa iman.
Namun ia juga memperingatkan bahwa solidaritas harus dijaga agar tidak diculik oleh politik identitas.
Habermas membayangkan pembelajaran timbal balik antara warga religius dan sekuler.
Warga sekuler belajar memahami kandungan moral tradisi religius.
Warga religius membuka diri pada tuntutan argumentasi yang dapat diterima dalam kehidupan demokratis.
Salib merah di Bundaran HI memperlihatkan kemungkinan itu, jika publik mau menempuh jalan dialog.
-000-
Pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar siapa yang paling keras.
Demokrasi adalah siapa yang paling bersedia menjelaskan alasan, dan paling berani mendengar.
Jika simbol memanggil kita untuk peduli, maka argumen memanggil kita untuk adil.
Dan jika isu Papua memanggil empati, maka ruang publik memanggil kedewasaan.
Di tengah kebisingan tren, yang paling kita butuhkan adalah ketenangan untuk menimbang.
Kita bisa berbeda keyakinan, tetapi tetap bertemu dalam satu komitmen: memperjuangkan keadilan sosial.
Seperti semangat yang tersirat dalam berita ini, iman menemukan relevansi demokratis ketika berkontribusi pada kepentingan bersama.
“Keadilan bukan milik satu kelompok, melainkan rumah bersama yang harus kita bangun dengan keberanian dan kerendahan hati.”
