Mengapa isu ini menjadi tren

Kepulangan musisi Iran dari pengasingan mendadak memantik rasa ingin tahu publik.

Nama besar, sejarah pelarangan musik, dan pertarungan makna di ruang publik membuatnya cepat beredar di percakapan daring.

Isu ini tren karena musik bukan sekadar hiburan di Iran.

Ia adalah penanda siapa yang boleh bersuara, kapan boleh terdengar, dan nilai apa yang sah di ruang bersama.

-000-

Alasan pertama, figur yang pulang adalah simbol diaspora.

Bijan Mortazavi kembali setelah 47 tahun di luar negeri.

Mohsen Namjoo kembali setelah sekitar 20 tahun hidup di pengasingan.

Publik membaca kepulangan itu sebagai peristiwa politik, meski dibungkus cerita keluarga dan kerinduan rumah.

-000-

Alasan kedua, ada sinyal kebijakan negara yang sengaja diumumkan.

Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran, Abbas Salehi, menyebut daftar lebih dari 100 pesohor Iran di luar negeri.

Ia mengatakan hambatan untuk berkunjung atau kembali akan dihilangkan.

Namun, ia juga menegaskan kepulangan tidak otomatis berarti boleh tampil.

Kontradiksi ini memancing tafsir, apakah ini rekonsiliasi, seleksi, atau sekadar manajemen citra.

-000-

Alasan ketiga, musik di Iran memiliki sejarah larangan yang panjang.

Ketika sesuatu lama dilarang, setiap celah kecil akan terasa seperti berita besar.

Terlebih saat media sosial membuat momen kepulangan tampak intim dan dekat.

Video jalan-jalan di Teheran, sambutan warga, dan unggahan personal mempercepat resonansi emosional.

Dua kepulangan, dua lapis cerita

Mortazavi dikenal sebagai pemain biola, penyanyi, dan komponis ternama Iran.

Ia tampil dengan biola putih ciri khasnya dalam upacara penutupan ajang Piala Dunia bersama New York Philharmonic Orchestra.

Catatan panggung internasional itu menegaskan statusnya sebagai figur budaya yang melampaui batas negara.

Ketika ia pulang, yang ikut pulang bukan hanya seorang individu.

Yang ikut pulang adalah ingatan kolektif tentang Iran yang pernah pergi, dan Iran yang ingin ditemui kembali.

-000-

Namjoo, di sisi lain, membawa bayang-bayang perkara hukum.

Pada 2009, pengadilan di Teheran menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepadanya secara in absentia.

Ia dituduh menghina tempat suci dan mengejek ayat-ayat Al-Qur’an, serta tuduhan lainnya.

Setelah kembali, ia menyebut alasan keluarga.

Kalimat itu sederhana, tetapi di Iran, kesederhanaan sering menjadi selubung untuk kompleksitas yang tak aman diucapkan.

Kepulangan sebagai alat politik

Pernyataan Abbas Salehi memberi kerangka resmi bagi kepulangan para seniman diaspora.

Ia menyebut bahkan “kritikus Republik Islam Iran” dapat kembali kapan saja.

Namun, ia menambahkan bahwa mereka bisa saja hanya datang untuk berkunjung.

Di sini tampak garis batas: hak untuk pulang diakui, tetapi hak untuk bersuara tetap dinegosiasikan.

-000-

Pengacara hak asasi manusia, Sina Yousefi, merujuk pada Pasal 12 International Covenant on Civil and Political Rights.

Iran telah menandatangani kovenan tersebut.

Menurutnya, tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicegah memasuki negaranya sendiri.

Ia menekankan hak itu tak boleh bergantung pada tingkat loyalitas kepada pemerintah.

Rujukan ini penting karena menggeser debat dari simpati menjadi prinsip.

Ia memaksa publik bertanya, pulang itu hak, atau hadiah yang bisa dicabut.

Musik, negara, dan ingatan tentang larangan

Etnomusikolog Sepideh Raissadat menyebut upaya merangkul tokoh diaspora bukan hal baru.

Ia menilai kalangan reformis cenderung memilih tokoh yang dianggap kecil kemungkinan melanggar aturan.

Pola ini menggambarkan relasi kuasa yang halus.

Negara tidak selalu membungkam dengan kekerasan.

Kadang negara merangkul, memilah, dan menata siapa yang boleh menjadi wajah kebudayaan.

-000-

Raissadat juga menegaskan satu kalimat yang mengguncang: Revolusi 1979 adalah revolusi yang menentang musik.

Ia merujuk pada pandangan Ayatollah Ruhollah Khomeini sejak Juli 1979.

Khomeini menyebut musik merusak masyarakat dan menyerukan penghapusan total.

Dalam pidato 21 Juli 1979, musik disebut “pengkhianatan terhadap negara” dan generasi muda.

Surat kabar Keyhan kemudian mengutip pernyataan yang menyamakan musik dengan “narkoba”.

Fakta-fakta ini menjelaskan mengapa musik di Iran selalu lebih dari sekadar nada.

Ia menjadi medan tafsir moral, identitas, dan ketaatan.

Paradoks: musik dilarang, musik dibutuhkan

Sejarah kemudian berbelok saat Perang Iran dan Irak berlangsung pada 1980 hingga 1988.

Musik kembali mendapat ruang, terutama lagu revolusioner dan religius.

Ia dipakai untuk membangkitkan nasionalisme dan memperkuat identitas kolektif.

Paradoks ini menunjukkan fungsi ganda musik.

Ketika menguntungkan, ia dipanggil sebagai alat persatuan.

Ketika mengganggu, ia dituding sebagai ancaman.

-000-

Konflik itu berlanjut dalam bentuk yang lebih kasatmata.

Selama bertahun-tahun, alat musik tidak boleh ditampilkan di televisi Iran.

Instrumen disita atau dihancurkan di jalanan.

Musisi takut membawa alat musik di ruang publik.

Sebagian menyembunyikannya.

Di titik ini, musik tidak lagi sekadar karya.

Musik berubah menjadi risiko.

Ketika mendengarkan menjadi tindakan politik

Raissadat menyebut mendengarkan musik di rumah pun merupakan tindakan politik, dan itu dilarang.

Ia juga menegaskan ketika perempuan mulai bernyanyi, itu menjadi tindakan politik yang terlarang.

Pernyataan ini memperlihatkan mekanisme kontrol yang masuk hingga ruang paling privat.

Jika rumah saja diawasi oleh ketakutan, maka negara telah memindahkan garis batas politik ke dalam diri warga.

-000-

Namun, negara disebut gagal sepenuhnya menghapus suara perempuan dari ruang publik.

Raissadat mengatakan suara perempuan kembali hadir melalui paduan suara.

Ini bukan sekadar celah teknis.

Ia adalah bentuk adaptasi budaya ketika larangan bertemu kebutuhan manusia untuk mengekspresikan diri.

Di banyak masyarakat, suara perempuan adalah penanda kehadiran setara.

Karena itu, pembatasan suara perempuan selalu memuat pesan politik tentang siapa yang dianggap sah.

Media sosial dan generasi yang menolak diam

Dalam sepuluh tahun terakhir, media sosial yang tidak sepenuhnya dikuasai pemerintah menjadi semakin penting.

Perubahan ini terlihat pada generasi muda.

Termasuk musisi perempuan muda yang berani bermain gitar tanpa mengenakan jilbab dan tampil di ruang publik.

Catatan ini menandai pergeseran arena.

Jika dulu kontrol negara bekerja lewat televisi dan jalanan, kini perlawanan menemukan panggung baru pada layar.

-000-

Di sinilah isu kepulangan musisi menjadi lebih tajam.

Negara dapat membuka pintu pulang, tetapi sulit menutup sepenuhnya arus simbol dan solidaritas digital.

Setiap unggahan menjadi semacam referendum kecil atas batas-batas yang dibuat penguasa.

Dan setiap sambutan warga menjadi pernyataan bahwa kebudayaan punya pemilik lain, yaitu publik.

Musik sebagai protes: duka yang berubah menjadi perlawanan

Raissadat mengamati kecenderungan baru pada keluarga pemuda yang tewas dalam demonstrasi akhir Desember 2025 hingga Januari 2026.

Demonstrasi dimulai 28 Desember 2025, disertai penindasan dan kekerasan aparat keamanan.

Organisasi hak asasi manusia melaporkan ribuan demonstran tewas.

Jumlah pasti tidak diketahui karena pembatasan informasi yang ketat.

-000-

Dalam sejumlah prosesi pemakaman, keluarga korban mengubah penghormatan terakhir menjadi bentuk perlawanan.

Alih-alih nyanyian religius, mereka memutar musik.

Para pelayat bernyanyi dan menari bersama.

Raissadat menyebut ini bertolak belakang dengan tradisi dan sejarah Syiah.

Perubahan ritual selalu penting, karena ritual adalah bahasa sosial paling tua.

Jika ritual diubah, berarti ada pesan yang ingin disampaikan kepada negara dan sesama warga.

-000-

Raissadat mengatakan, musik menjadi senjata.

Orang yang berduka terhubung secara personal, sekaligus menentang nilai yang diwakili sistem politik.

Menari dengan pakaian putih dalam prosesi pemakaman disebut menjadi simbol perlawanan.

Di sini, duka tidak lagi hanya air mata.

Duka menjadi energi sosial, dan musik menjadi bentuknya yang paling mudah menular.

Kaitannya dengan isu besar yang penting bagi Indonesia

Isu Iran ini terasa jauh, tetapi sesungguhnya dekat bagi Indonesia.

Pertama, ia menyentuh soal kebebasan berekspresi dan batas intervensi negara atas kebudayaan.

Di negara demokrasi, perdebatan itu selalu hidup.

Terutama ketika moral publik, agama, dan kebijakan bertemu dalam ruang yang sama.

-000-

Kedua, isu ini berbicara tentang diaspora dan hubungan negara dengan warganya di luar negeri.

Indonesia juga memiliki diaspora besar.

Pertanyaan tentang hak pulang, rasa aman, dan pengakuan profesional selalu relevan.

Kisah Mortazavi dan Namjoo mengingatkan bahwa kepulangan bisa menjadi peristiwa emosional.

Namun, ia juga bisa dibebani kalkulasi politik.

-000-

Ketiga, isu ini menyentuh peran media sosial dalam membentuk opini.

Indonesia mengalami hal serupa, ketika percakapan daring mengangkat isu budaya dan kebebasan menjadi agenda publik.

Pelajaran pentingnya adalah literasi.

Tanpa literasi, simpati mudah berubah menjadi prasangka.

Riset yang relevan untuk memperkaya pemahaman

Raissadat, sebagai etnomusikolog, memberi pintu masuk akademik yang penting.

Etnomusikologi memandang musik sebagai praktik sosial, bukan sekadar estetika.

Dalam kerangka itu, larangan dan pembolehan musik adalah kebijakan atas tubuh, emosi, dan komunitas.

Penelitiannya tentang penyanyi perempuan sejak Revolusi 1979 menegaskan musik terkait langsung dengan gender dan kuasa.

-000-

Rujukan lain datang dari hukum internasional melalui Pasal 12 ICCPR.

Ini membantu publik memisahkan dua hal: hak kembali ke tanah air, dan izin tampil yang diatur negara.

Perbedaan itu krusial.

Sebab, negara bisa mengakui hak pulang sambil tetap mengendalikan ruang ekspresi.

Di situlah tarik-menarik politik kebudayaan bekerja.

Referensi luar negeri yang menyerupai

Fenomena musik sebagai arena politik bukan hanya terjadi di Iran.

Di Uni Soviet pada era tertentu, musisi dan komponis menghadapi sensor ketat.

Negara pernah menentukan bentuk seni yang dianggap sesuai dengan ideologi.

Akibatnya, sebagian karya beredar diam-diam, dan sebagian seniman memilih pergi.

-000-

Di Afrika Selatan pada masa apartheid, musik menjadi bahasa perlawanan.

Lagu-lagu protes mengikat solidaritas, menguatkan keberanian, dan menyebarkan pesan yang sulit disampaikan lewat kanal resmi.

Di banyak tempat, ketika ruang politik dipersempit, seni sering menjadi jalan memutar yang paling efektif.

Bagaimana isu ini sebaiknya ditanggapi

Pertama, publik perlu menahan diri dari kesimpulan tunggal.

Kepulangan musisi bisa berarti banyak hal sekaligus: rindu keluarga, perubahan iklim politik, atau strategi negara.

Sikap paling sehat adalah memisahkan fakta dari tafsir.

Faktanya, ada kepulangan, ada pernyataan menteri, dan ada sejarah pembatasan musik.

-000-

Kedua, penting menjaga empati tanpa menghapus konteks.

Warga yang menyambut hangat menunjukkan sisi manusiawi.

Namun, konteks larangan, kontrol, dan risiko bagi seniman tidak boleh dilupakan.

Empati yang matang tidak menutup mata terhadap struktur.

-000-

Ketiga, untuk pembaca Indonesia, isu ini bisa menjadi cermin.

Perdebatan tentang seni, moral, dan kebijakan sebaiknya ditangani dengan prinsip hak asasi dan ruang dialog.

Ketika seni dipaksa tunduk sepenuhnya, yang hilang bukan hanya lagu.

Yang hilang adalah kemampuan masyarakat mengolah duka, marah, dan harapan secara sehat.

-000-

Pada akhirnya, kisah Iran mengingatkan bahwa musik selalu mencari jalan.

Ia bisa dilarang di televisi, tetapi hidup di ruang tamu.

Ia bisa disita di jalan, tetapi tumbuh di paduan suara.

Ia bisa dibatasi di panggung, tetapi meledak dalam prosesi pemakaman.

Dan ketika nada menjadi bahasa politik, yang dipertaruhkan bukan hanya selera.

Yang dipertaruhkan adalah hak manusia untuk merasakan, mengingat, dan bersaksi.

-000-

“Di tempat suara dibungkam, nyanyian sering menjadi cara paling jujur untuk tetap manusia.”