Misinformasi di Indonesia telah menyebar luas dan berdampak pada berbagai isu, mulai dari politik, agama, hingga kesehatan. Situasi ini dinilai semakin menantang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Untuk merespons persoalan tersebut, insan pers dan organisasi masyarakat sipil menginisiasi gerakan pengecekan fakta secara digital. Dua organisasi yang disebut sebagai pelopor inisiatif ini adalah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang bekerja sama dengan Google News Initiative.
Ketiganya meluncurkan cekfakta.com, sebuah platform berbasis web yang memfasilitasi kolaborasi 25 institusi pers di Indonesia untuk berbagi hasil pengecekan fakta. Melalui platform itu, media mempublikasikan konten untuk melacak dan mengoreksi informasi lain yang diduga mengandung misinformasi. Pers Indonesia juga membangun jaringan lokal dan internasional untuk meningkatkan kemampuan pengecekan fakta lewat komunitas tersebut.
Google News Initiative disebut menjadi salah satu inspirasi gerakan cek fakta. Organisasi ini menyediakan dana sebesar 33 juta dolar AS (sekitar Rp 492 miliar) untuk mendukung literasi digital dan program pemberantasan misinformasi di Asia Pasifik. Lebih dari 1.000 media dari 32 negara, termasuk Indonesia, tercatat bergabung dalam komunitas itu.
Meski inisiatif pengecekan fakta berskala besar dinilai penting untuk melindungi publik dari informasi yang salah, riset tim peneliti Program Studi Digital Journalism Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menemukan gerakan cek fakta di Indonesia masih kurang mendapat perhatian publik. Salah satu penyebabnya, menurut temuan riset, adalah dominasi elemen tekstual pada konten cek fakta, sementara elemen visual dinilai dapat membuat konten lebih menarik.
Dengan dukungan AMSI dan Google News Initiative, penelitian dilakukan pada 2022 terhadap 1.596 audiens yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Peneliti menanyakan preferensi responden terhadap format cek fakta yang diproduksi jurnalis Indonesia.
Pada tahap awal, riset mengidentifikasi tujuh format cek fakta yang diproduksi komunitas cek fakta, yakni: teks dengan foto, infografis statis, pernyataan bantahan terhadap pernyataan tokoh politik, siaran langsung (live) di Instagram, video diiringi musik, video dengan narator, dan video dengan reporter.
Preferensi audiens terhadap tiap format diukur melalui empat variabel: tingkat familiaritas audiens, seberapa sering mereka melihat konten tersebut, tingkat kesukaan, serta kemungkinan mereka akan menggunakannya.
Salah satu temuan yang disorot adalah perbedaan antara penilaian manfaat dan tingkat kesukaan terhadap format teks. Hampir separuh responden (49%) menyebut cek fakta berbentuk teks bermanfaat, namun mereka mengaku kurang menyukainya. Audiens menyatakan lebih menyukai konten yang disajikan dalam bentuk visual, seperti video maupun foto.
Dalam survei tersebut, 901 responden (60,6%) menyatakan “sangat suka” konten cek fakta berupa video pendek yang dilengkapi teks, foto, dan musik latar. Sementara 853 responden (60,8%) menyatakan “sangat suka” konten cek fakta yang disampaikan melalui siaran langsung di Instagram.
Data riset juga menunjukkan mayoritas responden menganggap diri mereka “sangat familier” dengan video pendek dengan musik latar dan Instagram live. Hal itu diartikan peneliti sebagai indikasi bahwa audiens lebih sering mengakses dua format tersebut. Sebaliknya, responden merasa tidak terlalu familier dengan konten cek fakta berupa teks.
Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas jurnalis dalam pengecekan fakta telah berlangsung beberapa tahun. AMSI dan AJI, dengan dukungan Google News Initiative, disebut telah melatih ribuan jurnalis pada 2018 dan 2019 untuk memproduksi konten cek fakta. Laporan Google News Initiative tahun 2020 menyebut program cek fakta di Indonesia telah melatih lebih dari 10.800 jurnalis sejak 2018.
Dengan jumlah jurnalis terlatih yang besar dan keterlibatan selama beberapa tahun, riset UMN menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi apakah konten cek fakta yang dihasilkan benar-benar disukai publik. Penelitian tersebut memberikan rekomendasi awal agar pers Indonesia memproduksi lebih banyak konten berbasis visual supaya kampanye melawan misinformasi dapat berlanjut dan lebih efektif menjangkau audiens.
Riset itu juga merekomendasikan pihak-pihak yang terlibat dalam komunitas cek fakta untuk menciptakan konten yang lebih menarik secara visual agar tidak diabaikan publik.
Dalam konteks Pemilu 2024, pengecekan fakta dinilai semakin penting untuk membantu publik memperoleh informasi yang benar sehingga dapat mengambil keputusan politik secara objektif dan relevan. Tanpa pengecekan fakta, publik berisiko terjebak dalam gelombang propaganda dan kebohongan, seperti yang disebut terjadi pada Pemilu 2019. Namun, riset tersebut menekankan bahwa pentingnya inisiatif cek fakta perlu diiringi kemampuan menarik perhatian publik; jika tidak, upaya tersebut berpotensi tidak efektif.
