Maraknya hoaks seputar vaksin selama pandemi Covid-19 dinilai menjadi peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai tren disinformasi serupa pada masa mendatang. Pengelolaan informasi disebut sebagai kunci untuk menghadapi hoaks yang dapat kembali muncul dengan isu dan bentuk yang berbeda.
Hal itu disampaikan Nasrullah, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dalam disertasinya yang meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) untuk meredam dampak infodemik, khususnya saat pandemi Covid-19.
Dalam riset tersebut, Nasrullah mengidentifikasi lebih dari 8 ribu hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola serta sumber yang beragam. Narasi hoaks tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir agar terlihat meyakinkan.
Menurutnya, produksi hoaks vaksin dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan bahasa ilmiah semu hingga pemanfaatan emosi dan ketakutan publik. Ia juga menyoroti rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat sebagai tantangan utama, selain faktor politik. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata dinilai membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada isu-isu viral di ruang digital.
Nasrullah menilai kesiapan komunikasi digital pemerintah perlu dibangun secara berkelanjutan. Ia berpendapat infodemik seperti saat pandemi tidak benar-benar selesai, melainkan berubah bentuk. Gelombang disinformasi, kata dia, dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk terkait isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, ia menilai kebijakan yang baik pun berisiko ditolak.
Dalam rekomendasinya, Nasrullah merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sedangkan pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Menurutnya, pemerintah perlu memiliki sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik.
