Fenomena “Relawan Yes, Partai Politik No” mendadak ramai dibicarakan karena menyentuh saraf paling peka demokrasi: siapa sebenarnya yang menghubungkan rakyat dengan kekuasaan.

Di ruang publik, relawan tampil sebagai wajah partisipasi. Namun di saat yang sama, ia dicurigai sebagai mesin elektoral baru yang sulit diawasi.

Tren ini menguat ketika publik menyaksikan relawan hadir dalam jumlah ratusan. Atributnya beragam, deklarasinya meriah, dan tamunya lintas kelas sosial.

Elit politik, agamawan, tokoh publik, artis, hingga pengusaha besar ikut merapat. Pemandangan itu menandai pergeseran pintu menuju kekuasaan.

Dulu, partai politik adalah gerbang utama. Kini, gerbang itu terasa lebih banyak, lebih cair, dan sering kali lebih dekat ke figur.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Ada tiga alasan isu relawan mengalahkan partai menjadi tren. Pertama, ia terlihat nyata dalam keseharian politik, bukan sekadar wacana akademik.

Publik menyaksikan relawan muncul sebelum pemilu. Mereka juga tetap hadir setelah pemilu, bahkan ketika akses kekuasaan mulai terbuka.

Kedua, isu ini menyentuh kecemasan tentang akuntabilitas. Relawan bergerak cepat, tetapi bentuk hukumnya dan pertanggungjawabannya sering dipertanyakan.

Ketiga, isu ini terkait langsung dengan pengalaman pemilu terkini. Model mobilisasi berbasis figur dan jejaring relawan terasa makin dominan.

Karena itu, percakapan publik tidak berhenti pada siapa menang. Diskusi meluas ke pertanyaan yang lebih sunyi: siapa yang mengendalikan kanal partisipasi.

-000-

Dari Kanal Partisipasi Menjadi Mesin Elektoral

Relawan pada dasarnya adalah ekspresi kebebasan. Ia lahir dari ruang partisipasi warga negara yang dijamin konstitusi.

Masalah muncul ketika relawan tidak lagi sekadar membantu warga bersuara. Ia dapat berubah menjadi mesin elektoral dan broker akses kekuasaan.

Di titik itu, relawan bukan hanya pendukung. Ia berpotensi menjadi perpanjangan tangan penguasa, atau setidaknya terlalu dekat untuk mengawasi.

Inilah yang disebut sebagai “penyakit bawaan demokrasi” dalam narasi berita. Bukan karena relawan salah, melainkan karena batasnya mudah kabur.

Demokrasi memang membuka pintu bagi energi baru. Namun demokrasi juga menuntut pagar institusional agar energi itu tidak berubah menjadi dominasi.

-000-

Konstitusi, Kedaulatan, dan Pertanyaan tentang Institusi

UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun pelaksanaannya harus “menurut Undang-Undang Dasar”.

UUD 1945 juga menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, legitimasi politik tidak boleh berjalan hanya karena popularitas atau mobilisasi massa.

Kedaulatan rakyat, dalam desain konstitusi, bekerja melalui institusi. Di sinilah partai politik mendapat posisi khusus.

Pasal 6A ayat (2) menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Pasal 22E ayat (3) menyatakan peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Untuk DPD, peserta pemilu adalah perseorangan.

Konstitusi, dengan demikian, menempatkan partai sebagai pilar arsitektur representasi. Ia bukan sekadar kendaraan, melainkan jembatan formal antara rakyat dan negara.

-000-

Relawan sebagai Hak Konstitusional, Tetapi Batasnya Tidak Sederhana

Di sisi lain, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Membentuk relawan, karena itu, dapat dipahami sebagai hak konstitusional. Ia bagian dari kebebasan warga dalam ruang demokrasi.

Ketegangan muncul ketika relawan bergerak seperti partai, tetapi tidak menanggung beban partai. Ia memobilisasi, tetapi tidak selalu transparan.

Dalam berita, disebutkan bahwa institusi formal yang dijamin konstitusi merujuk pada ormas dan partai. Keduanya memiliki rambu administrasi.

UU Nomor 16 Tahun 2017 mengatur organisasi kemasyarakatan. UU Nomor 2 Tahun 2011 mengatur partai politik.

Namun relawan sering hadir sebagai bentuk hibrida. Ia bukan sekadar ormas dalam arti klasik, tetapi juga bukan partai yang tunduk pada fungsi formal.

-000-

Ketika Partai Kehilangan Fungsi, Ruang Kosong Diisi

UU Nomor 2 Tahun 2011 menempatkan partai sebagai sarana pendidikan politik. Partai juga diharapkan menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Partai disebut sebagai infrastruktur demokrasi. Ia semestinya membangun iklim kondusif, mendorong persatuan, dan melakukan rekrutmen politik.

Ketika fungsi itu tidak berjalan, ruang kosong muncul. Dalam ruang kosong itulah relawan menemukan panggungnya.

Relawan unggul karena cair. Ia tidak terlalu birokratis, komunikasinya langsung, dan cepat merespons isu.

Dalam demokrasi yang makin terdigitalisasi, kecepatan adalah mata uang. Relawan menguasai ritme itu lebih lincah dibanding struktur partai.

Namun keunggulan itu membawa konsekuensi. Ketika relawan menjadi pusat mobilisasi, partai dapat tergeser dari fungsi representasi.

-000-

Riset yang Relevan: Populisme Elektoral dan Organisasi Hibrida

Berita menyebut istilah “populisme elektoral”. Ini merujuk pada mobilisasi langsung atas nama rakyat, tetapi mekanisme representasi institusional dipangkas.

Dalam kajian politik, populisme sering dibahas sebagai gaya yang menempatkan figur sebagai penjelmaan kehendak rakyat. Dampaknya, institusi tampak mengganggu.

Relawan yang berpusat pada tokoh dapat mempercepat logika itu. Figur menjadi simpul, jaringan menjadi otot, dan partai menjadi kendaraan administratif.

Berita juga menyinggung kaburnya batas antara civil society, gerakan sosial, aktivisme, dan politik elektoral. Ini ciri organisasi hibrida.

Dalam konsep masyarakat sipil, kekuatan utama terletak pada independensi dari negara. Ketika terlalu dekat, daya kontrol melemah.

UU Ormas menempatkan ormas untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Ia dirancang sebagai bagian masyarakat sipil, bukan institusi negara.

Di sini muncul pertanyaan konseptual. Apakah relawan sedang memperkuat partisipasi, atau justru mengubah partisipasi menjadi instrumen kekuasaan.

-000-

Jokowi sebagai Contoh Fenomena yang Disebut dalam Berita

Berita menyebut Jokowi sebagai contoh menarik. Disebut bahwa Jokowi bukan kader partai, melainkan tokoh yang dimobilisasi relawan menjadi populer.

Perjalanan elektoralnya disebut dimulai dari Pilkada Solo, lalu Pilkada DKI, hingga dua kali terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2014 dan 2019.

Berita juga menyebut penggunaan jejaring relawan dan buzzer militan untuk mempopuliskan Jokowi. Pola ini kemudian direplikasi dalam berbagai pilkada.

Dalam berita, disebut pula kemenangan Pilpres 2024 oleh Prabowo dan Gibran. Koalisi partai dan relawan digambarkan menjadi kombinasi pemenang.

Catatan pentingnya bukan pada sosoknya semata. Intinya adalah model mobilisasi yang menempatkan relawan sebagai aktor penting sebelum dan sesudah pemilu.

-000-

Isu Besar bagi Indonesia: Akuntabilitas, Kelembagaan, dan Negara Hukum

Isu relawan dan partai bukan sekadar soal strategi kampanye. Ia berkaitan dengan masa depan akuntabilitas politik di negara hukum.

Jika relawan menjadi broker akses kekuasaan, publik berhak bertanya: siapa yang mengawasi, dengan standar apa, dan melalui mekanisme apa.

Demokrasi membutuhkan partisipasi. Tetapi demokrasi juga membutuhkan institusi yang bisa dimintai pertanggungjawaban.

Ketika institusi melemah, politik cenderung bergeser ke personalisasi. Keputusan publik berisiko dipersempit menjadi loyalitas kepada figur.

Dalam jangka panjang, ini dapat mengubah makna representasi. Rakyat tidak lagi diwakili oleh platform dan kaderisasi, melainkan oleh jaringan kedekatan.

Berita memperingatkan kemungkinan model baru. Pemilu tetap berlangsung dan partai tetap tercatat, tetapi mobilisasi dikendalikan jaringan relawan tokoh populis.

-000-

Referensi Luar Negeri: Pola yang Menyerupai, Pelajaran yang Bisa Dipetik

Di berbagai negara, politik berbasis figur juga sering melahirkan jaringan pendukung di luar partai. Mereka bergerak lincah, terutama melalui kanal digital.

Fenomena itu kerap dibahas dalam konteks populisme modern. Dukungan diorganisasi melalui komunitas, donasi, dan kampanye yang menonjolkan kedekatan emosional.

Pelajaran umumnya sederhana namun penting. Ketika jaringan pendukung lebih dominan daripada partai, standar transparansi dan akuntabilitas harus diperjelas.

Jika tidak, ruang publik mudah dipenuhi kompetisi loyalitas. Politik berubah menjadi perlombaan mobilisasi, bukan adu gagasan dan penguatan institusi.

Karena data utama yang tersedia di sini tidak merinci contoh negara tertentu, rujukan luar negeri perlu dipahami sebagai pola, bukan penetapan kasus spesifik.

-000-

Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Berita menekankan bahwa memusuhi relawan di era e-democracy akan sia-sia. Relawan adalah gejala dari perubahan cara warga berpolitik.

Yang dibutuhkan adalah penataan batas. Batas antara partisipasi politik, aktivitas elektoral, dan akses kekuasaan harus dibuat lebih jelas.

Pengawasan perlu menekankan transparansi pendanaan. Keterbukaan afiliasi politik dan akuntabilitas organisasi juga harus diperkuat.

Berita juga menyinggung larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan jaringan politik. Prinsip ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Namun penataan relawan saja tidak cukup. Partai politik harus melakukan revolusi dari dalam.

Kaderisasi tidak boleh menjadi urusan keluarga elit. Rekrutmen tidak boleh menjadi transaksi. Aspirasi rakyat tidak boleh berhenti di baliho dan slogan.

Jika partai tidak berbenah, relawan akan terus mengambil ruang yang ditinggalkan. Bukan karena relawan lebih bermoral, tetapi karena mereka hadir saat partai absen.

-000-

Kontemplasi Penutup: Menjaga Partisipasi, Merawat Institusi

Relawan bukan musuh demokrasi. Relawan menjadi ancaman ketika demokrasi kehilangan institusinya, lalu mengganti aturan dengan kedekatan.

Kita membutuhkan energi warga yang hidup. Tetapi kita juga membutuhkan institusi yang kuat, agar energi itu tidak dimonopoli oleh segelintir simpul kuasa.

Di negara hukum, kekuasaan bukan hanya soal menang. Kekuasaan adalah soal bisa dimintai pertanggungjawaban, dan bersedia diawasi.

Jika relawan ditata dan partai dibenahi, demokrasi dapat memperoleh dua hal sekaligus. Partisipasi yang luas dan representasi yang tertib.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar peta dukungan. Yang dipertaruhkan adalah cara kita memaknai kedaulatan rakyat.

“Demokrasi bukan hanya tentang suara yang dihitung, melainkan tentang martabat warga yang dijaga.”