Rektor: Setiap Disiplin Ilmu Punya Pertanyaan Mendasar

Rektor: Setiap Disiplin Ilmu Punya Pertanyaan Mendasar

Rektor Prof Dr Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki pertanyaan mendasar (fundamental question) yang perlu diajukan secara lugas dan tidak bertele-tele. Menurutnya, memulai dari pertanyaan-pertanyaan dasar akan membantu membuka serta menyingkap persoalan-persoalan lain yang terkait pada tahap berikutnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam kuliah umum Civic Education yang digelar Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (Fidkom) di Ruang Teater Prof Dr Aqib Suminto, Selasa (19/10). Kegiatan tersebut dihadiri civitas akademika, serta sejumlah pimpinan fakultas, di antaranya Dekan Fidkom Dr Arief Subhan MAg, Pembantu Dekan Bidang Akademik Drs Wahidin Saputra MAg, Pembantu Dekan Bidang Admimistrasi Umum Drs H Mahmud Jalal MA, dan beberapa pejabat setingkat fakultas.

Rektor menjelaskan, pertanyaan yang tepat dan mendasar dapat membantu menemukan jawaban atas persoalan-persoalan lanjutan. Sebaliknya, pertanyaan yang dianggap menyimpang dan terlalu panjang justru berpotensi menghabiskan waktu dan pikiran, serta menyulitkan upaya mencari solusi.

“Kalian tak perlu membuat pertanyaan yang sulit. Ya kalau tentang civic education, apa pertanyaan yang mendasari dan kemudian kita gali lagi dengan merujuk pada sumber-sumber primer seperti ensiklopedia,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, rektor juga mengingatkan bahwa sebuah negara, apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional, harus memenuhi unsur-unsur negara. Pertama, memiliki wilayah. Ia menyebut legitimasi keberadaan wilayah tersebut diakui oleh negara-negara tetangga, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Mahkamah Internasional.

Kedua, pemerintah yang sah. Ia menuturkan pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara, seperti lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan unsur lain yang menjalankan kegiatan pemerintahan berdaulat.

Ketiga, warga negara. Menurut rektor, tanpa warga negara, pemerintahan tidak akan berjalan. Setiap warga juga harus memiliki identitas diri atau kependudukan.