Ratusan pemuda kembali turun ke jalan di Kathmandu, Nepal, pada Minggu (22/3/2026), menuntut pemerintah mempublikasikan laporan investigasi kerusuhan berdarah September 2025. Aksi ini mencerminkan kekecewaan, terutama di kalangan Generasi Z, karena hasil penyelidikan yang telah diserahkan sejak 8 Maret 2026 belum juga dibuka ke publik.
Kerusuhan yang kerap disebut sebagai “Revolusi Gen Z” itu menewaskan sedikitnya 77 orang dan melukai lebih dari 2.113 orang. Gelombang protes tahun lalu dipicu keputusan mendadak pemerintah pada 4 September 2025 yang melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, X, WeChat, VK, dan LINE. Pemerintah menyatakan larangan itu terkait aturan pendaftaran, namun sebagian masyarakat menilainya sebagai upaya membungkam kritik terhadap korupsi dan gaya hidup mewah keluarga pejabat.
Situasi memanas di tengah tingginya angka pengangguran dan ketergantungan ekonomi pada kiriman uang dari luar negeri. Puncak ketegangan terjadi pada 8–9 September 2025 ketika ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan. Dalam bentrokan itu, aparat disebut menggunakan gas air mata dan peluru tajam secara berlebihan.
“Kami berada di sini untuk menuntut laporan mengenai alasan mengapa insiden itu terjadi dan mengapa begitu banyak pemuda yang harus tewas,” kata aktivis Sanatan Rijal dalam aksi tersebut.
Penundaan publikasi laporan memunculkan kecurigaan di kalangan demonstran bahwa pemerintah berupaya melindungi pejabat tinggi yang diduga bertanggung jawab atas perintah penembakan terhadap massa. Para pengunjuk rasa menilai perdamaian tanpa keadilan hanya akan memperkuat budaya kebal hukum. Aktivis Laxmi Ghimire menyatakan rakyat tidak akan percaya pada janji pemerintah selama pelaku kekerasan belum dihukum. “Mempromosikan semboyan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan membuat negara dan rakyatnya merasakannya secara nyata,” ujarnya.
Komisi investigasi yang dipimpin mantan hakim Gauri Bahadur Karki telah merampungkan laporan setebal 900 halaman terkait kerusuhan September 2025. Laporan itu disertai sekitar 8.000 halaman lampiran bukti serta kesaksian dari 200 orang, termasuk mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli. Komisi merekomendasikan penyelidikan kriminal terhadap sejumlah tokoh kunci, termasuk mantan PM Oli, mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak, dan mantan Kepala Polisi Chandra Kuber Khapung.
Para pejabat tersebut diduga terkait perintah penggunaan senjata api terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Temuan itu juga diperkuat investigasi independen BBC yang mengungkap rekaman radio polisi berkode “Peter One”. Rekaman tersebut menunjukkan adanya perintah tembak di tempat pada 8 September 2025, yang dilaporkan berujung pada tewasnya remaja sekolah.
Perwakilan Aliansi Gen Z, Monika Niraula, menilai penolakan pemerintah untuk mempublikasikan laporan secara terbuka sebagai hal yang mencurigakan. Ia menyebut penundaan rilis dokumen berpotensi menjadi upaya menutupi dugaan kejahatan negara.
Selain menyoroti dugaan tanggung jawab personal, laporan juga menilai adanya kegagalan institusi keamanan dalam menangani massa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) menyimpulkan bahwa penembakan pada bagian vital seperti kepala dan dada merupakan pelanggaran serius terhadap protokol internasional. Bukti dari 400 klip video disebut menunjukkan mayoritas korban tewas akibat luka tembak di atas pinggang, yang dinilai melanggar prinsip proporsionalitas dalam penanganan demonstrasi.
Pemerintahan interim yang dipimpin Sushila Karki terus didesak untuk membuka seluruh dokumen teknis, bukan hanya ringkasan. Meski pemerintah menjanjikan santunan satu juta rupee Nepal bagi keluarga korban, massa menegaskan tuntutan utama tetap pada transparansi penuh. Salah satu penggerak aksi, Rakshya Bam, menyatakan protes akan berlanjut hingga laporan dapat diakses seluruh rakyat Nepal.
Di tengah tekanan publik, peta politik Nepal berubah setelah Partai Rastriya Swatantra (RSP) menang telak dalam pemilu 5 Maret 2026. Partai yang dipimpin mantan Wali Kota Kathmandu Balendra “Balen” Shah itu meraih 182 dari 275 kursi parlemen, menjadi mayoritas tunggal pertama dalam 27 tahun sejarah demokrasi Nepal. Kemenangan tersebut didorong dukungan pemilih muda melalui kampanye digital.
Balendra Shah, 35 tahun, kini menghadapi ekspektasi besar untuk menindaklanjuti rekomendasi komisi investigasi Karki dan memastikan proses hukum berjalan, termasuk terhadap tokoh-tokoh yang disebut dalam laporan. Sejumlah organisasi internasional, termasuk Human Rights Watch, mendesak agar penegakan hukum tidak dikompromikan melalui kesepakatan politik.
Politisi senior RSP, Ramesh Paudyal, menyebut kemenangan partainya sebagai “kemenangan bagi harapan dan perubahan” dan menyatakan penghormatan bagi para pejuang Gen Z akan dibuktikan melalui kerja nyata pemerintahan di bawah Balendra Shah.
Transisi kekuasaan ini juga dibayangi tantangan pemulihan ekonomi dan reformasi sistem digital yang menjadi salah satu akar krisis 2025. Pemerintah baru diharapkan membatalkan aturan sensor digital yang mengekang serta membentuk “Dewan Gen Z” sebagai kanal komunikasi antara pemuda dan negara. Sejumlah analis memperingatkan, kegagalan memenuhi tuntutan keadilan dapat memicu kembali gelombang protes besar. Dalam pidato kemenangannya, Balendra Shah menyatakan pemerintahannya akan bekerja langsung untuk rakyat dan menjamin alat negara tidak digunakan untuk disinformasi seperti rezim sebelumnya.
