Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (13/5/2026). Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari kesejahteraan guru honorer, nasib buruh, transparansi anggaran daerah, hingga evaluasi program pemerintah.
Aksi tersebut digelar oleh aliansi “G-M13 Mei Melawan” yang diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Universitas Abdurrab (UNIVRAB), Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI), Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Institut Agama Islam Diniyah (IAID), Universitas Awal Bros (UAB), Institut Kesehatan Payung Negeri (IKESPN), Institut Kesehatan Teknologi Al-Insyirah (IKTA), STIE Riau, STAI Al-Azhar Pekanbaru, IAI Lukman Edy, dan STP Riau.
Selama aksi berlangsung, massa bergantian menyampaikan orasi sambil membawa spanduk yang memuat tuntutan terkait pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pengawasan anggaran pemerintah daerah.
Koordinator utama aksi, Rayhan Divaio, menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru honorer di Riau. Dalam orasinya, ia menyebut masih ada guru yang menerima gaji Rp150 ribu per bulan. “Masih ada guru di Riau bergaji Rp150 ribu sebulan. Ini sangat miris,” ujar Rayhan.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mereka berpendapat peningkatan kualitas pendidikan sulit tercapai apabila kesejahteraan tenaga pengajar masih diabaikan.
Selain pendidikan, massa juga menyoroti kesejahteraan buruh di Riau yang dinilai belum layak. Mereka menyebut banyak keluarga buruh masih menghadapi tekanan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
Aksi sempat memanas ketika mahasiswa menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa menilai pelaksanaannya belum optimal dan meminta pemerintah mengevaluasi pihak pengelola agar kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah benar-benar layak dan bergizi.
Koordinator aksi lainnya, Kukuh Elhakim, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial yang dinilai belum terselesaikan secara maksimal.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa sedikitnya 12 tuntutan kepada DPRD Provinsi Riau. Di antaranya percepatan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK secara transparan, pemerataan anggaran pendidikan hingga daerah 3T, keterbukaan penyaluran beasiswa pemerintah daerah, serta penolakan penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi.
Mahasiswa juga menyoroti sektor kesehatan dengan meminta pemerataan fasilitas rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota di Riau serta keterbukaan data stunting terbaru oleh pemerintah daerah.
Selain itu, massa aksi meminta transparansi penggunaan hibah dana vertikal sebesar Rp113 miliar, termasuk anggaran pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, rumah sakit TNI, hingga rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka juga menolak anggaran Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejati karena dinilai lebih baik dialokasikan untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang ketenagakerjaan, mahasiswa mendesak penghapusan sistem outsourcing dan meminta DPRD Riau membuka ruang dialog antara perusahaan dan kelompok buruh guna mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Mahasiswa turut menilai sektor pariwisata Riau belum dikelola secara maksimal. Menurut mereka, potensi budaya dan destinasi wisata daerah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian berjaga dan membentuk barikade di depan Gedung DPRD Riau untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Meski sempat diwarnai sorakan dan orasi keras, situasi secara umum tetap berjalan tertib hingga sore hari.
