Berbagai isu beredar di media sosial pada pekan ketiga Juli 2026, mulai dari klaim terbitnya uang kertas baru nominal Rp 5 juta, rencana pajak bagi pesepeda, hingga kabar penghapusan bantuan sosial. Sejumlah narasi lain juga ramai, termasuk informasi terkait Piala Dunia 2026 serta klaim pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri dan memverifikasi sejumlah informasi tersebut. Berikut rangkuman hasil pemeriksaan selama sepekan.
1. Klaim BI mencetak uang kertas Rp 5 juta
Di media sosial beredar klaim bahwa Bank Indonesia (BI) resmi merilis uang kertas baru senilai Rp 5 juta bergambar Presiden pertama RI, Ir Soekarno. BI memastikan gambar uang pecahan Rp 5 juta yang beredar itu adalah hoaks.
Head of Corporate Secretary Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Adi Sunardi, juga menegaskan Peruri tidak pernah mencetak uang kertas nominal Rp 5 juta. Gambar yang beredar disebut bukan desain resmi uang rupiah dan bukan uang yang diproduksi Peruri berdasarkan penugasan BI.
2. Klaim Kemenhub menarik pajak bagi pesepeda mulai Juli 2026
Narasi yang menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan penarikan pajak bagi pesepeda mulai Juli 2026 dinyatakan sebagai hoaks berulang yang telah beredar sejak 2020.
Pada 2020, Kemenhub memang menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi karena tingginya penggunaan sepeda pada masa Covid-19. Namun, regulasi tersebut tidak berkaitan dengan pengenaan pajak bagi pesepeda, melainkan mengatur aspek keamanan.
3. Narasi Norwegia menyumbangkan hasil penjualan tiket Piala Dunia 2026 untuk Gaza
Di media sosial juga muncul narasi bahwa tim nasional Norwegia akan mendonasikan seluruh keuntungan penjualan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 untuk masyarakat Gaza, Palestina. Informasi ini dinyatakan keliru.
Federasi sepak bola Norwegia (NFF) disebut hanya menyumbangkan pendapatan dari penjualan tiket pertandingan melawan Israel pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Ullevaal, Oslo, pada Oktober 2025. Keputusan itu disebut diambil sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan kemanusiaan di Gaza akibat invasi Israel setelah 7 Oktober 2023.
4. Klaim Luhut mengancam mencopot kewarganegaraan WNI yang tidak bayar pajak
Beredar pula klaim bahwa Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan mencopot status warga negara Indonesia bagi mereka yang tidak membayar pajak. Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, membantah narasi tersebut dan menyebutnya tidak benar atau hoaks.
Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan disebut tidak sesuai. Foto itu berasal dari artikel yang memberitakan pernyataan Luhut mengenai peningkatan digitalisasi di kementerian.
5. Klaim Prabowo menghapus bansos dan mengalihkan ke program Makan Bergizi Gratis
Isu lain menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial (Kemensos) menghapus seluruh bantuan sosial untuk dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membantah narasi tersebut dan menyatakannya sebagai hoaks.
Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani, juga memastikan informasi tersebut merupakan kabar bohong.
