TERNATE—Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Mewujudkan Perempuan Mandiri dan Ramah Anak.”
Rakorda yang berlangsung di Hotel Batik, Selasa (21/5/2024), dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir. Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Kepala Balitbangda provinsi dan kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kepala DPPPA kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan organisasi perempuan, akademisi perempuan, instansi terkait, serta Forum Anak Provinsi Maluku Utara. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Darmawati Syamsuddin juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Syamsuddin menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak. Ia merujuk arahan Presiden terkait penyelesaian lima isu prioritas perempuan dan anak pada periode 2020–2024, salah satunya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Syamsuddin menyampaikan indikator dan target keberhasilan pembangunan PPPA yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan rencana strategis (Renstra) Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara semestinya menjadi acuan keberhasilan perlindungan perempuan dan anak di seluruh wilayah. Melalui Rakorda, ia berharap sinergi lintas pihak dapat mengarah pada tujuan bersama, yakni Maluku Utara yang aman bagi perempuan dan anak.
Kepala DPPPA Provinsi Maluku Utara Musrifah Alhadar menjelaskan Rakorda PPPA 2024 bertujuan memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui identifikasi tantangan, solusi, serta capaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ia berharap forum tersebut dapat memuat laporan hasil evaluasi kinerja program PPPA di kabupaten/kota, laporan capaian DAK Non Fisik PPPA, penyebarluasan program dan kegiatan PPPA yang telah dilaksanakan, serta penyusunan rencana aksi percepatan pencapaian target pembangunan PPPA.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Destri Handayani menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai arahan Presiden terkait lima isu prioritas periode 2020–2024.
Destri menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar seluruh pihak berada pada arah dan tujuan yang sama, sekaligus saling memberikan masukan dalam pelaksanaan program.
