Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIV/2026 mendadak menjadi perbincangan luas.

Isunya sederhana, tetapi dampaknya besar.

Partai politik peserta pemilu dapat digugurkan di daerah pemilihan tertentu jika tidak memenuhi kuota minimal 30 persen caleg perempuan.

Di ruang publik, kata “kuota” kembali memantik debat lama.

Apakah ini keadilan yang ditunda, atau aturan yang terlalu memaksa?

Di tengah hiruk pikuk politik, putusan ini terasa seperti garis tegas.

Garis yang memaksa partai berhenti memperlakukan keterwakilan perempuan sebagai formalitas.

-000-

Mengapa Putusan Ini Menjadi Tren

Ada setidaknya tiga alasan mengapa putusan ini cepat naik di pembicaraan publik.

Pertama, putusan itu menyentuh jantung mekanisme pemilu.

Ia bukan sekadar imbauan, melainkan berkonsekuensi langsung pada kelolosan partai di dapil tertentu.

Kedua, publik menangkap sinyal perubahan dari “aturan longgar” menjadi “aturan bersanksi”.

Dalam banyak isu, sanksi adalah pembeda antara niat baik dan kepatuhan nyata.

Ketiga, tema perempuan di politik selalu memicu resonansi emosional.

Ia menyangkut pengalaman sehari-hari tentang kesempatan, hambatan, dan pengakuan.

Di media sosial, perdebatan pun melebar.

Orang membicarakan meritokrasi, diskriminasi, dan cara partai merekrut kader.

-000-

Apa Isi Putusan MK 128

Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Senin, 25 Mei 2026.

Dalam amar putusan, MK menyatakan partai politik peserta pemilu dapat digugurkan di daerah pilihan tertentu.

Syaratnya, jika partai tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut penegasan itu diperlukan.

Tujuannya untuk mengurangi diskriminasi terhadap keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRD melalui pemilu yang adil.

-000-

Respons PKS: Afirmasi yang Perlu Ketegasan

Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai putusan itu sebagai langkah baik.

Menurutnya, putusan tersebut menegaskan afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen.

Ia menyampaikan pernyataan itu kepada Kompas.com pada Rabu, 27 Mei 2026.

Kholid menekankan ketegasan regulasi dibutuhkan agar afirmasi berjalan efektif.

Ia juga mengingatkan pengalaman pemilu sebelumnya.

Pemenuhan kuota caleg perempuan, menurutnya, kerap longgar pada pemilu-pemilu terdahulu.

“Jika tidak ada sanksi,” kata Kholid, “ya memang akan terjadi seperti 2024.”

PKS menyatakan komitmen menghormati dan menjalankan putusan tersebut.

Dalam pandangannya, putusan itu baik untuk afirmasi representasi perempuan.

-000-

Di Balik Angka 30 Persen: Simbol, Batas, dan Pertaruhan

Angka 30 persen sering terdengar teknis.

Namun di politik, angka bisa menjadi simbol pengakuan.

Kuota adalah cara negara berkata: kesempatan tidak selalu lahir dari kompetisi yang “netral”.

Kompetisi bisa timpang sejak awal, karena akses, jejaring, dan dukungan tidak merata.

Di sisi lain, kuota juga memunculkan pertanyaan.

Apakah partai akan sekadar memenuhi angka, atau sungguh membangun kepemimpinan perempuan?

Di titik ini, putusan MK menambah elemen penting.

Ia memberi konsekuensi, sehingga kuota tidak mudah diperlakukan sebagai administrasi belaka.

-000-

Isu Besar yang Terkait: Kualitas Demokrasi dan Rekrutmen Politik

Putusan ini tidak berdiri sendiri.

Ia terkait langsung dengan kualitas demokrasi Indonesia.

Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga siapa yang punya peluang untuk dipilih.

Jika jalur pencalonan menyempit bagi kelompok tertentu, representasi menjadi pincang.

Karena itu, kuota menyentuh isu besar rekrutmen politik.

Bagaimana partai mencari calon, melatih mereka, dan memberi ruang tampil.

Dalam praktik, rekrutmen adalah arena kekuasaan.

Di sanalah keputusan penting sering dibuat jauh sebelum hari pemungutan suara.

Putusan MK memaksa partai menggeser cara kerja internalnya.

Setidaknya, partai harus lebih sistematis memastikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon.

-000-

Kerangka Konseptual: Afirmasi sebagai Koreksi Ketimpangan

Dalam kajian kebijakan publik, afirmasi kerap dipahami sebagai koreksi ketimpangan struktural.

Prinsipnya bukan memberi “hadiah”, melainkan membuka pintu yang lama tertutup.

Riset global tentang gender dan politik banyak menyoroti hambatan berlapis.

Hambatan itu mencakup norma sosial, pembagian kerja domestik, dan akses pendanaan politik.

Dalam ilmu politik, ini sering disebut sebagai “supply and demand”.

Pasokan kandidat perempuan dipengaruhi kesempatan dan dukungan.

Permintaan dari partai dipengaruhi budaya organisasi, kalkulasi elektoral, dan jaringan elit.

Kuota mencoba mengintervensi sisi permintaan.

Dengan aturan, partai dipaksa “mencari” dan “menyiapkan” kandidat perempuan.

Namun desain kebijakan menentukan hasil.

Ketika sanksi tegas, kepatuhan cenderung meningkat.

Ketika sanksi lemah, kuota mudah menjadi angka yang dipenuhi secara minimal.

-000-

Pelajaran dari Luar Negeri: Kuota, Sanksi, dan Perubahan Budaya Partai

Di berbagai negara, kebijakan kuota pernah menimbulkan debat serupa.

Beberapa negara menerapkan kuota dalam undang-undang pemilu.

Di sebagian tempat, sanksi administratif membuat partai lebih patuh.

Di tempat lain, tanpa sanksi, kepatuhan sering bersifat kosmetik.

Perbandingan internasional menunjukkan satu hal.

Kuota paling efektif ketika disertai mekanisme penegakan yang jelas.

Efeknya tidak hanya pada angka kandidat.

Ia juga mendorong partai membangun jalur kaderisasi, pelatihan, dan promosi kepemimpinan perempuan.

Namun pengalaman global juga mengingatkan.

Kuota tidak otomatis menghapus bias.

Ia membutuhkan perubahan budaya, termasuk cara media meliput politisi perempuan dan cara publik menilai mereka.

-000-

Risiko yang Perlu Diantisipasi: Formalitas Baru

Putusan MK memperkuat sanksi.

Namun risiko formalitas tetap ada.

Partai bisa saja mengejar pemenuhan kuota sebatas daftar.

Tanpa pembinaan, perempuan bisa ditempatkan sebagai pelengkap.

Risiko lain adalah ketegangan internal.

Ketika kursi pencalonan terbatas, perubahan komposisi bisa memicu resistensi.

Di sinilah kepemimpinan partai diuji.

Apakah mereka melihat afirmasi sebagai investasi demokrasi, atau sekadar beban regulasi.

Putusan MK juga menguji kesiapan penyelenggara pemilu.

Penegakan aturan memerlukan prosedur yang konsisten.

Jika tidak konsisten, putusan yang dimaksudkan adil bisa melahirkan polemik baru.

-000-

Mengapa Ini Penting bagi Indonesia Saat Ini

Indonesia sedang terus mencari bentuk demokrasi yang matang.

Di tengah polarisasi, publik membutuhkan institusi yang dipercaya.

Keterwakilan yang lebih inklusif bisa memperkuat rasa memiliki terhadap parlemen.

Ketika lebih banyak pengalaman hidup hadir di ruang legislasi, kebijakan berpotensi lebih peka.

Isu perempuan bukan isu sektoral.

Ia terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan kekerasan berbasis gender.

Parlemen adalah arena penentu.

Di sana anggaran disusun, undang-undang dibahas, dan pengawasan dijalankan.

Karena itu, perdebatan kuota sebenarnya perdebatan tentang kualitas keputusan negara.

Dan tentang siapa yang berhak ikut menyusun masa depan.

-000-

Rekomendasi: Cara Menanggapi Putusan Ini dengan Dewasa

Pertama, partai politik perlu menyiapkan rekrutmen yang lebih dini dan terencana.

Kuota tidak bisa dipenuhi mendadak menjelang pendaftaran.

Partai perlu memperluas basis kaderisasi perempuan.

Termasuk pelatihan kepemimpinan, komunikasi publik, dan pemahaman legislasi.

Kedua, penyelenggara pemilu perlu memastikan penegakan aturan konsisten dan transparan.

Jika ada konsekuensi “dapat digugurkan”, prosedurnya harus jelas dan dapat diprediksi.

Ketiga, publik dan media perlu mengawal substansi.

Jangan berhenti pada angka 30 persen.

Perhatikan juga kualitas ruang politik yang aman dari pelecehan, perundungan, dan delegitimasi berbasis gender.

Keempat, para politisi perempuan yang maju perlu didukung dengan ekosistem yang adil.

Termasuk akses yang setara dalam forum partai, kesempatan kampanye, dan panggung debat.

-000-

Penutup: Afirmasi sebagai Janji yang Harus Ditepati

Putusan MK 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dibiarkan berjalan sendiri.

Ia perlu dirawat dengan aturan yang menutup celah diskriminasi.

Pernyataan PKS yang mengapresiasi putusan itu menambah satu sinyal penting.

Bahwa afirmasi bisa diterima sebagai bagian dari pembenahan sistem, bukan sekadar tuntutan kelompok.

Namun pekerjaan terbesar tetap ada pada praktik.

Apakah kuota melahirkan keterwakilan yang bermakna, atau hanya daftar yang tampak rapi.

Di titik itu, bangsa ini sedang bercermin.

Kita menilai sejauh mana politik mau membuka pintu, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk adil.

Dan pada akhirnya, demokrasi selalu kembali pada satu pertanyaan sunyi.

Siapa yang kita undang untuk ikut menentukan arah rumah bersama.

“Keadilan bukan sekadar tujuan, melainkan cara kita berjalan bersama.”