Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jumat (21/2/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Koordinator Lapangan (Korlap) dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan, Tion, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan warga Balikpapan yang merasakan dampak kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dinilai semakin memberatkan rakyat.

Dalam aksi itu, massa mengangkat isu nasional dan lokal. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Para demonstran menilai kebijakan tersebut berpotensi memangkas anggaran sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

“Kebijakan ini berpotensi mengorbankan sektor-sektor yang lebih penting bagi masyarakat. Terlebih, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu unggulan pemerintah saat ini, kami anggap justru menjadi beban anggaran negara,” kata Tion kepada awak media.

Selain itu, para demonstran juga mengkritik efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Mereka menyoroti apa yang mereka nilai sebagai pemborosan anggaran untuk kabinet yang dinilai terlalu besar, termasuk banyaknya menteri, wakil menteri, dan staf khusus.