WASHINGTON, AS — Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mendesak pemerintah Amerika Serikat membuka informasi terkait dugaan kepemilikan senjata nuklir Israel. Desakan ini dinilai sebagai langkah langka karena muncul secara terkoordinasi dari parlemen AS terhadap isu yang selama puluhan tahun dianggap tabu di Washington.
Sebanyak 30 anggota Kongres menandatangani surat resmi kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 4 Mei 2026. Dalam surat tersebut, mereka meminta penjelasan rinci mengenai kemampuan nuklir Israel, termasuk perkiraan jumlah hulu ledak, fasilitas produksi plutonium, serta doktrin penggunaan senjata nuklir di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Langkah itu muncul ketika hubungan AS dan Israel mendapat sorotan, terutama setelah perang di Gaza dan meningkatnya ketegangan dengan Iran. Desakan transparansi ini juga dipandang mencerminkan perubahan sikap sebagian politisi Demokrat terhadap dukungan tradisional Washington kepada Tel Aviv.
“Kongres memiliki tanggung jawab konstitusional untuk sepenuhnya mengetahui keseimbangan nuklir di Timur Tengah,” tulis para anggota parlemen dalam surat tersebut.
Sorotan pada kebijakan “ambiguitas nuklir”
Selama puluhan tahun, Israel mempertahankan kebijakan “ambiguitas nuklir”, yakni tidak pernah mengakui maupun membantah kepemilikan senjata nuklir. Meski demikian, berbagai laporan intelijen, dokumen rahasia yang telah dibuka, serta kesaksian mantan pejabat AS disebut mengindikasikan Israel telah memiliki kemampuan nuklir sejak dekade 1960-an.
Para penandatangan surat menilai kebijakan ambigu tersebut justru menyulitkan upaya nonproliferasi di kawasan. “Kebijakan ambiguitas resmi tentang kemampuan nuklir salah satu pihak dalam konflik ini membuat kebijakan nonproliferasi yang koheren di Timur Tengah menjadi tidak mungkin,” bunyi surat itu.
Mereka juga menilai negara-negara seperti Iran maupun Arab Saudi mengambil keputusan strategis berdasarkan persepsi atas kemampuan militer negara tetangga, termasuk Israel.
Fokus pada fasilitas Dimona
Salah satu fokus utama surat tersebut adalah Pusat Penelitian Nuklir Negev di Dimona, fasilitas yang sejak lama diyakini menjadi inti program nuklir Israel. Para legislator meminta pemerintah AS menjelaskan apakah Israel masih memiliki kemampuan pengayaan uranium dan sejauh mana kapasitas produksinya.
“Apakah Israel saat ini memiliki kemampuan pengayaan uranium, dan pada tingkat berapa?” tulis mereka.
Selain itu, mereka meminta penjelasan mengenai stok bahan fisil, produksi plutonium, hingga kesiapan sistem peluncur nuklir Israel. Pertanyaan lain yang dinilai sensitif menyangkut kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konflik melawan Iran, termasuk apakah pemerintah AS telah menerima jaminan dari Israel bahwa senjata nuklir tidak akan digunakan, serta apakah ada indikasi Israel pernah mempertimbangkan pengerahan senjata nuklir selama eskalasi terbaru dengan Teheran.
Jejak panjang dugaan program nuklir Israel
Dugaan kepemilikan senjata nuklir Israel telah lama menjadi pembahasan dalam politik internasional. Dokumen intelijen AS menunjukkan CIA pernah melaporkan kepada Presiden Lyndon B. Johnson pada 1968 bahwa Israel telah mengembangkan atau setidaknya mampu membuat senjata nuklir.
Beberapa tahun kemudian, Presiden Richard Nixon dilaporkan mencapai kesepakatan tidak tertulis dengan Perdana Menteri Israel Golda Meir. Dalam kesepakatan itu, Israel tidak akan menguji atau mengumumkan senjata nuklirnya, sementara Washington menghentikan tekanan pengawasan internasional.
Isu ini kembali mencuat ketika teknisi nuklir Israel, Mordechai Vanunu, membocorkan informasi tentang fasilitas Dimona kepada media Inggris pada akhir 1980-an.
Dalam surat kepada Rubio, para legislator Demokrat menegaskan catatan publik selama puluhan tahun konsisten mengarah pada kesimpulan bahwa Israel memang memiliki persenjataan nuklir. Mereka juga mengutip pernyataan mantan calon Menteri Pertahanan AS Robert Gates yang pada 2006 menyebut Israel sebagai salah satu “kekuatan dunia yang memiliki senjata nuklir”.
Perkiraan jumlah hulu ledak dan sikap diam resmi
Lembaga kajian Nuclear Threat Initiative (NTI) yang berbasis di Washington memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir. Israel juga disebut memiliki cadangan plutonium antara 750 hingga 1.110 kilogram, enam kapal selam yang mampu membawa senjata nuklir, serta rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan ribuan kilometer.
Namun hingga kini pemerintah Israel tetap menolak memberikan konfirmasi resmi terkait angka maupun keberadaan arsenal nuklirnya. Sikap diam serupa juga dipertahankan Gedung Putih selama bertahun-tahun.
Tekanan politik di internal Demokrat
Surat dari 30 anggota Kongres Demokrat dipandang sebagai sinyal meningkatnya tekanan internal terhadap kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Dalam beberapa bulan terakhir, sebagian legislator Demokrat lebih vokal mengkritik dukungan militer Washington kepada Israel.
Pada April lalu, sekitar 40 senator Demokrat mendukung rancangan undang-undang untuk memblokir penjualan buldoser militer ke Israel, meski pada akhirnya gagal lolos. Sejumlah pengamat menilai dinamika ini menunjukkan pergeseran politik di tubuh Partai Demokrat, terutama setelah perang Gaza memicu kritik luas dari publik internasional.
Direktur kebijakan Institute for Middle East Understanding Policy Project, Josh Reubner, menyebut langkah para anggota Kongres tersebut relevan di tengah perang AS-Israel melawan Iran. Ia mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini menjadikan penghentian program nuklir Iran sebagai salah satu tujuan utama kebijakan luar negerinya, namun menilai pendekatan Washington tidak konsisten karena Israel justru memperoleh kelonggaran terkait program nuklirnya.
Isu nonproliferasi kembali menghangat
Desakan transparansi terhadap Israel berpotensi memicu perdebatan baru mengenai keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Iran selama bertahun-tahun membantah tuduhan bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir, namun AS dan sekutunya terus menekan Teheran melalui sanksi ekonomi dan pengawasan internasional.
Kini, sebagian anggota Kongres AS mulai mempertanyakan standar ganda dalam kebijakan nonproliferasi Washington. Jika tekanan politik ini terus berkembang, isu nuklir Israel yang selama puluhan tahun diselimuti “kebijakan diam” berpotensi menjadi salah satu perdebatan paling sensitif dalam politik luar negeri Amerika Serikat.
