Jakarta — Polemik mengenai istilah dan definisi kelapa sawit kembali mencuat seiring meningkatnya diskusi publik tentang fungsi ekologis perkebunan dan hutan. Dosen Pascasarjana INSTIPER Yogyakarta, Prof. Didiek Hadjar Goenadi, menilai perdebatan definisi kerap tidak berada pada ruang yang tepat karena sawit dan hutan sejak awal memiliki fungsi serta tujuan yang berbeda.
Prof. Didiek mengatakan, persoalan terminologi justru sering membuat isu menjadi bias. Ia mencontohkan pembedaan istilah dalam ilmu botani antara “tumbuhan” dan “tanaman”. Menurutnya, sesuatu yang termasuk tanaman berada dalam kategori tumbuhan, tetapi tidak semua tumbuhan merupakan tanaman.
Ia mengilustrasikan penggunaan istilah dalam keseharian: orang lazim menyebut “pohon beringin”, bukan “tanaman beringin”; sebaliknya, orang menyebut “tanaman tomat”, bukan “pohon tomat”. Bagi Prof. Didiek, istilah yang dipakai mengandung konteks agronomis sekaligus sosial.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa perspektif kehutanan memiliki klasifikasi tersendiri. Prof. Didiek yang juga Profesor Riset di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Bogor menyebut, kayu dipahami memiliki karakteristik spesifik, termasuk sistem perakaran serta keberadaan kambium dan non-kambium.
“Menurut sejumlah orang kehutanan, sawit bukan pohon berkayu. Mereka minta jangan disamakan dengan pohon hutan,” kata Prof. Didiek, yang juga Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia.
Karena itu, ia menilai pernyataan publik yang membandingkan sawit dengan hutan alam sering kali tidak tepat. Menurutnya, perbandingan tersebut bukan “apple to apple”, sebab hutan merupakan ekosistem alami, sedangkan perkebunan adalah ekosistem yang dibentuk secara sengaja (by design) dengan target budidaya.
Prof. Didiek juga menilai diskursus mengenai fungsi hidrologis sawit perlu ditempatkan secara proporsional. Ia menilai fokus menjadi keliru ketika sawit dibandingkan dengan hutan dalam urusan hidrologi karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
“Fokusnya salah ketika membandingkan sawit dengan hutan dalam urusan hidrologi. Fungsinya beda. Jangan memaksakan kesetaraan yang tidak ada,” ujarnya. Ia juga diketahui menjabat Koordinator Komite Litbang BPDP.
