Pada bulan Ramadan lalu, publik kembali banyak menyaksikan kegiatan pemberian bantuan sosial dari berbagai aktor negara, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pejabat serta figur politik. Aktivitas semacam ini bukan hal yang keliru, terlebih Ramadan kerap dikaitkan dengan solidaritas sosial dan penguatan identitas keagamaan.

Namun, masyarakat tetap perlu bersikap bijak dan kritis. Momen keagamaan dinilai kerap dipolitisasi oleh elite politik, terutama sebagai kesempatan membangun citra moral. Berbagai aksi kepedulian—seperti distribusi bantuan sosial, buka puasa bersama kaum dhuafa, hingga retorika kebijakan yang menekankan kesejahteraan rakyat—sering disertai penggunaan simbol-simbol religius yang memanfaatkan atmosfer emosional pemeluk agama.

Dalam praktiknya, keterlibatan agama di ruang politik dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, agama bisa mendorong moralitas dan melahirkan kebijakan yang lebih adil. Di sisi lain, agama juga berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan populisme dan manipulasi. Karena itu, kehati-hatian publik menjadi kunci.

Pengaruh psikologis simbol agama

Simbol agama dalam konteks politik dapat hadir dalam berbagai bentuk, termasuk melalui momentum Ramadan dan peringatan keagamaan lainnya. Sejumlah penelitian menunjukkan, penggunaan simbol agama kerap menjadi strategi efektif bagi elite politik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat legitimasi kekuasaan, serta meningkatkan dukungan elektoral.

Hal ini berkaitan dengan persepsi publik terhadap komitmen kelompok agama dalam kehidupan berbangsa, yang turut memengaruhi penerimaan simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Selain itu, riset psikologi politik juga menyebutkan paparan simbol agama dapat memengaruhi kondisi psikologis individu dan meningkatkan efek positif. Dampaknya, penggunaan simbol agama dalam politik dapat memperkuat keterikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat.

Contoh yang kerap terlihat adalah aktivitas politikus di Indonesia selama Ramadan, terutama menjelang pemilihan umum. Sejumlah tokoh politik aktif menggelar acara buka puasa bersama di pesantren atau masjid besar. Aktivitas tersebut tidak hanya menampilkan kedekatan dengan umat Islam, tetapi juga memperkuat kesan kepedulian terhadap kelompok masyarakat kecil.

Fenomena serupa juga terjadi di negara lain. Di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdoğan disebut kerap menggunakan retorika keagamaan dalam pidato serta menghadiri berbagai acara keagamaan untuk menegaskan citra sebagai pemimpin religius dan dekat dengan nilai Islam. Sementara di Amerika Serikat, politikus Partai Republik sering menggunakan frasa seperti “God bless America” atau menghadiri acara doa bersama untuk memperkuat legitimasi moral di hadapan pemilih beragama.

Simbol religius sebagai penutup kebijakan

Sejumlah penelitian lain menyoroti sisi gelap penggunaan simbol agama dalam politik. Simbol religius dapat disalahgunakan untuk menutupi kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Riset lain juga menyebutkan populisme sayap kanan kerap menjadikan agama sebagai alat politik untuk mengendalikan opini publik dan mempertahankan kekuasaan.

Dalam salah satu contoh yang digambarkan, seorang pemimpin rutin hadir dalam acara keagamaan dan memenuhi undangan komunitas berbasis agama. Namun, dalam praktik kenegaraan, pemimpin tersebut mengesahkan aturan yang tidak berpihak pada perekonomian rakyat menengah ke bawah serta menjalankan budaya nepotisme melalui pembagian jabatan kepada elite terdekat. Citra religius yang ditampilkan membuat praktik tersebut seolah tidak tampak di mata publik.

Dampak lain yang dikhawatirkan dari politik identitas berbasis agama adalah menyempitnya ruang diskusi rasional dan konstruktif. Lawan politik yang berbeda pandangan dapat dengan mudah dicap sebagai “antiagama” atau “tidak menghormati nilai religius.” Situasi ini dinilai perlu menjadi alarm agar masyarakat tidak mudah terbuai oleh pencitraan religius.

Publik diminta tidak terbuai

Masyarakat didorong untuk terus mempertanyakan apakah kepedulian elite politik hanya bersifat seremonial atau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak nyata. Sikap kritis diperlukan agar publik tidak terjebak pada pencitraan yang dapat menutupi kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Salah satu upaya meningkatkan kesadaran kritis adalah mengandalkan media independen dan platform akademis yang menyajikan analisis objektif terkait praktik politik berbasis agama. Penelitian mengenai media dan agama juga menekankan peran media dalam membentuk opini publik, termasuk ketika simbol agama ditampilkan sebagai bagian dari wacana politik. Karena itu, publik dinilai perlu lebih selektif mengonsumsi informasi dan menghindari terpaan berita yang hanya memperkuat narasi populis tanpa analisis kritis.

Selain itu, ruang diskusi publik mengenai hubungan agama dan politik dinilai penting untuk diperluas. Studi tentang agama dan ruang publik menekankan perlunya ruang musyawarah agar masyarakat dapat membahas peran agama dalam politik secara rasional dan berbasis data, sekaligus menghindari polarisasi akibat politisasi agama.

Publik juga diminta menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi dari para pemimpin. Penilaian terhadap pemimpin tidak cukup didasarkan pada simbol-simbol keagamaan yang ditampilkan, tetapi juga pada kebijakan dan tindakan nyata. Jika seorang pemimpin kerap berbicara tentang nilai keagamaan, tetapi gagal menghadirkan kebijakan yang melindungi kaum miskin, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperjuangkan keadilan, maka dukungan publik terhadapnya patut dipertimbangkan kembali.

Pada akhirnya, bersikap kritis terhadap politisasi agama tidak berarti menolak agama dalam kehidupan publik. Sikap ini justru dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Ketika agama semata dijadikan alat politik, ia berisiko kehilangan esensinya sebagai sumber moralitas dan keadilan sosial.