Nama Cak Imin mendadak ramai di pencarian.

Pernyataannya tentang “politik anggaran berubah” di era Presiden Prabowo menyentuh urat nadi yang paling peka: uang negara dan hidup sehari-hari.

Di tengah harga kebutuhan, lapangan kerja, dan bantuan sosial, publik mudah terpancing oleh satu kalimat kunci.

“Anggaran lebih banyak langsung dirasakan masyarakat,” kata Muhaimin Iskandar usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin, 27 April 2026.

Kalimat itu bukan sekadar klaim kebijakan.

Ia adalah janji moral, sekaligus undangan untuk bertanya: benarkah perubahan itu hadir, dan siapa yang paling merasakannya.

-000-

Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Tren muncul karena topiknya menyentuh sesuatu yang selalu dekat dengan kecurigaan dan harapan: APBN.

Anggaran negara, bagi warga, bukan angka.

Ia adalah antrean puskesmas, biaya sekolah, harga beras, dan kesempatan kerja.

Alasan pertama, pernyataan Cak Imin mengaitkan efisiensi dengan “menekan celah kebocoran” APBN.

Isu kebocoran selalu memantik emosi publik karena menyiratkan ketidakadilan.

Ketika ada kebocoran, yang bocor bukan hanya uang, melainkan rasa percaya.

Alasan kedua, Cak Imin menyebut angka yang besar dan konkret.

Ia menyebut bansos sekitar Rp 508 triliun, ditambah APBD sekitar Rp 129 triliun.

Angka besar membuat orang bertanya: ke mana mengalir, siapa yang menerima, dan apakah tepat sasaran.

Alasan ketiga, ia menghubungkan efisiensi dengan penurunan kemiskinan ekstrem.

Ia menyatakan kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

Turunannya, jumlah penduduk miskin ekstrem disebut menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta.

Angka itu memantik dua reaksi sekaligus: lega, dan tidak sabar.

Karena masih ada 2,2 juta yang disebut sebagai “tanggungan” bersama.

-000-

Apa yang Disampaikan Cak Imin

Muhaimin Iskandar menyebut perubahan politik anggaran dipengaruhi efisiensi.

Efisiensi itu, menurutnya, dilakukan untuk mengalihkan belanja ke program strategis atas perintah Presiden.

Ia menekankan satu prinsip: setiap rupiah yang keluar harus berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sini, bahasa kebijakan dipadatkan menjadi bahasa hasil.

Bukan lagi “serapan”, melainkan “dirasakan”.

Bukan lagi “output”, melainkan “pendapatan” dan “kerja”.

Ia juga menyebut arah prioritas.

Efisiensi, katanya, akan menemukan pola skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menyebut Rencana Kerja Pemerintah sebagai rujukan prioritas yang ditetapkan Presiden.

Namun, Cak Imin juga mengakui lubang yang masih menganga.

Ia menyebut lebih dari 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program.

Ia menyebut wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.

Ia menyebut 8,1 persen keluarga belum menerima bantuan.

Ia menyebut 60,2 persen keluarga desil 1 baru menerima satu hingga dua program.

Pengakuan ini penting karena menegaskan satu hal.

Perubahan anggaran, jika ada, tetap diuji oleh data penerima yang belum terjangkau.

-000-

Efisiensi Anggaran: Harapan yang Menuntut Pembuktian

Efisiensi sering terdengar seperti kata yang netral.

Padahal ia bisa menjadi sangat politis, tergantung apa yang dipangkas dan apa yang diselamatkan.

Di satu sisi, efisiensi menjanjikan pengetatan belanja yang tidak perlu.

Di sisi lain, ia bisa memunculkan kecemasan jika publik merasa layanan dasar ikut tergerus.

Cak Imin menempatkan efisiensi sebagai cara menutup celah kebocoran.

Ini menyasar problem klasik tata kelola: belanja yang tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau tidak berdampak.

Tetapi publik biasanya menunggu ukuran yang lebih dapat dilihat.

Apakah bantuan lebih cepat cair.

Apakah keluarga miskin ekstrem benar-benar terdata.

Apakah lapangan kerja bertambah, bukan sekadar program bertambah.

Karena itu, frasa “lebih dirasakan masyarakat” adalah standar yang tinggi.

Standar ini menuntut pembuktian di meja makan, bukan hanya di meja rapat.

-000-

Isu Besar Indonesia: Kepercayaan Publik dan Negara yang Hadir

Di Indonesia, pembicaraan anggaran selalu berkelindan dengan kepercayaan.

Warga membayar pajak, menanggung inflasi, dan menunggu layanan.

Negara, pada gilirannya, diminta hadir dengan cara yang terasa adil.

Ketika Cak Imin menyebut kebocoran, ia menyentuh tema besar tata kelola.

Ketika ia menyebut prioritas dan RKP, ia menyentuh tema besar perencanaan.

Ketika ia menyebut kemiskinan ekstrem, ia menyentuh tema besar perlindungan sosial.

Isu ini juga terkait dengan persoalan ketimpangan.

Karena kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka, melainkan kondisi rapuh yang mudah jatuh lagi.

Jika 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program, itu bukan sekadar kekurangan administrasi.

Itu potret tentang siapa yang tercecer dari jaring pengaman.

Di negara besar, yang tercecer sering bukan karena malas.

Sering karena tidak tercatat, tidak terjangkau, atau tidak terdengar.

-000-

Riset yang Relevan: Mengapa “Tepat Sasaran” Menentukan Dampak

Dalam literatur kebijakan publik, dampak belanja sosial sangat dipengaruhi penargetan.

Program yang besar bisa gagal terasa jika data penerima tidak mutakhir.

Atau jika keluarga rentan tidak masuk daftar, sementara yang lebih mampu justru terdata.

Riset tentang perlindungan sosial juga menekankan koordinasi antarprogram.

Jika keluarga hanya menerima satu hingga dua program, dampaknya bisa parsial.

Terutama bila kebutuhan mereka berlapis: pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Karena itu, klaim Cak Imin tentang tiga tujuan patut dicermati.

Ia menyebut bantuan harus dinikmati langsung.

Ia menyebut harus berdampak pada peningkatan pendapatan.

Ia menyebut harus memberi lapangan kerja baru.

Dalam kerangka riset kebijakan, tiga tujuan ini menuntut desain yang saling mengunci.

Bantuan tunai saja bisa cepat terasa, tetapi belum tentu menciptakan kerja.

Program kerja saja bisa mencipta pendapatan, tetapi bisa lambat menjangkau yang paling rapuh.

Efisiensi anggaran, dalam konteks ini, bukan semata penghematan.

Ia seharusnya menjadi penajaman: mengurangi belanja yang tidak berdampak, memperkuat yang terbukti efektif.

-000-

Pelajaran dari Luar Negeri: Ketika Efisiensi Bertemu Politik

Di banyak negara, perubahan arah anggaran sering menjadi sumber perdebatan publik.

Efisiensi kerap dipromosikan sebagai jalan menyehatkan fiskal.

Namun, ia juga bisa memicu kontroversi jika dipersepsikan mengorbankan kelompok rentan.

Di Inggris, misalnya, kebijakan penghematan fiskal pascakrisis finansial memicu diskusi panjang.

Perdebatan berkisar pada dampak penghematan terhadap layanan publik dan kesejahteraan.

Di Amerika Serikat, perdebatan anggaran bantuan sosial juga berulang.

Isunya berkisar pada syarat penerima, cakupan program, dan efektivitas penargetan.

Di berbagai tempat, satu pola terlihat.

Ketika pemerintah bicara efisiensi, publik menuntut transparansi.

Ketika pemerintah bicara dampak, publik menuntut indikator yang jelas.

Indonesia tidak sendirian menghadapi dilema itu.

Namun Indonesia punya kekhasan: skala wilayah, keragaman data, dan tantangan distribusi yang kompleks.

-000-

Di Mana Letak Ujian Terbesar

Ujian terbesar bukan pada pidato, melainkan pada pelaksanaan.

Jika politik anggaran benar berubah, perubahan itu harus terlihat pada dua hal.

Pertama, kebocoran benar-benar ditekan, dan hasilnya dialihkan ke prioritas.

Kedua, keluarga desil 1 yang belum tersentuh harus ditemukan dan dijangkau.

Data yang disebut Cak Imin memberi arah ujian itu.

Masih ada 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program.

Masih ada 8,1 persen keluarga belum menerima bantuan.

Masih ada 60,2 persen keluarga desil 1 baru menerima satu hingga dua program.

Angka-angka ini adalah pengingat bahwa efisiensi bukan tujuan akhir.

Tujuan akhirnya adalah ketepatan dan keadilan.

-000-

Rekomendasi: Cara Menanggapi Isu Ini dengan Kepala Dingin

Pertama, pemerintah perlu memperjelas ukuran “lebih dirasakan masyarakat”.

Ukuran itu bisa berupa indikator yang konsisten, mudah dipahami, dan dilaporkan berkala.

Kedua, fokus pada keluarga yang belum tersentuh program.

Karena celah terbesar sering berada pada mereka yang paling sulit dijangkau.

Penguatan pendataan dan koordinasi antarprogram menjadi kunci.

Ketiga, publik perlu mengawal tanpa sinisme dan tanpa fanatisme.

Klaim kebijakan patut diuji, tetapi juga patut diberi ruang untuk dibuktikan.

Keempat, lembaga dan pemerintah daerah perlu memastikan APBD selaras dengan prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.

Cak Imin sendiri menyebut APBD sekitar Rp 129 triliun dalam konteks bantuan sosial.

Kelima, media dan masyarakat sipil sebaiknya menempatkan isu ini sebagai agenda berkelanjutan.

Bukan hanya ramai ketika ada pernyataan pejabat, lalu redup saat keluarga miskin kembali sunyi.

-000-

Penutup: Antara Angka dan Wajah

Politik anggaran pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling lihai berbicara.

Ia tentang siapa yang paling cepat merasakan perubahan.

Jika kemiskinan ekstrem benar turun, itu kabar yang layak disyukuri.

Jika masih ada ratusan ribu keluarga desil 1 belum tersentuh, itu pekerjaan yang tak boleh ditunda.

Di situlah letak martabat negara: tidak membiarkan yang paling lemah menjadi catatan kaki.

Karena anggaran bukan hanya baris dalam dokumen.

Ia adalah keputusan tentang siapa yang ditolong lebih dulu.

Dan sejarah sering menilai bangsa dari cara ia memperlakukan yang paling rapuh.

“Ukuran kemajuan bukan pada seberapa tinggi kita melompat, tetapi seberapa banyak yang kita ajak naik bersama.”