PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) menggelar audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang. Pertemuan ini dipimpin Gubernur NTT Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Audiensi membahas isu-isu sosial yang mengiringi pengembangan panas bumi di sejumlah wilayah, khususnya di Flores dan Lembata. Sejumlah pejabat PLN hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) Yasir, General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT F. Eko Sulityono, serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat John Y.S. Rembet.
Turut hadir perwakilan mitra pengembang geothermal, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah, audiensi diikuti Bupati Ngada Raymundus Bena, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, serta Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Melki menyoroti adanya penolakan dari enam uskup di Flores terhadap proyek geothermal. Menurutnya, sikap para uskup mencerminkan keresahan masyarakat yang tidak bisa diabaikan dan perlu ditangani melalui dialog.
“Penolakan dari enam uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki,” tegas Gubernur Melki.
Ia menegaskan, pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemprov NTT. Namun, pelaksanaannya harus menghormati nilai-nilai budaya serta membuka ruang partisipasi masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, pertemuan menyepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial yang direncanakan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025. Tim ini akan melibatkan unsur pemerintah, LSM, keuskupan, dan para pengembang. Tugasnya melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.
Menanggapi arahan gubernur dan dukungan pemerintah daerah, Yasir menyatakan PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses lanjutan tersebut. “PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” kata Yasir.
Sementara itu, F. Eko Sulityono menekankan peran geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena ketergantungan pada pasokan bahan bakar dari luar daerah. Ia menyebut biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sementara tarif rumah tangga sekitar Rp 1.400 per kWh, sehingga selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Menurut Eko, pemanfaatan potensi geothermal dapat membantu mengalihkan subsidi ke sektor lain.
Adapun John Y.S. Rembet mengakui adanya kesenjangan dalam pendekatan komunikasi sebelumnya. Ia menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan melakukan perbaikan bersama melalui fasilitasi pemerintah provinsi serta pembentukan tim tersebut. “Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.
