Perseteruan di antara sekutu kaya Amerika Serikat di kawasan Teluk kembali menguat, kali ini melibatkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE). Ketegangan yang dipicu perbedaan ideologi dan rivalitas lama itu merembet ke sejumlah arena, dari Yaman hingga Afrika. Berbeda dari krisis Teluk pada 2017 ketika Presiden AS Donald Trump sempat tampil vokal, kali ini Trump terlihat memilih diam.
Pada 2017, Trump mengecam Qatar dari podium Gedung Putih, sebuah sikap yang disebut dipengaruhi dorongan Saudi dan UAE dalam konteks blokade terhadap Doha. Seorang mantan duta besar AS untuk negara Teluk mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Trump semestinya tidak memihak saat blokade Qatar, dan kini dinilai telah mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Mantan diplomat itu juga menyebut pemerintahan Trump periode pertama bahkan tidak menyadari keberadaan pangkalan udara AS al-Udeid di Qatar dan lebih banyak mendengar pandangan UAE.
Kini, Saudi dan UAE justru berada di sisi berseberangan dalam sejumlah isu regional. Di Yaman, Saudi disebut berseteru secara terbuka dengan kelompok separatis yang didukung Abu Dhabi. Pada awal Januari, Saudi melancarkan serangan terhadap separatis Yaman yang didukung UAE dan kemudian mengusir Dewan Transisi Selatan dari sebagian wilayah selatan dan timur Yaman.
Ketegangan juga tercermin di Afrika. Riyadh dikabarkan bernegosiasi dengan Pakistan untuk memasok senjata ke militer Sudan, yang akan digunakan melawan Rapid Support Forces (RSF), kelompok paramiliter yang disebut didukung UAE. Sementara di Libya, Saudi dan Mesir dilaporkan berupaya membujuk keluarga panglima perang Khalifa Haftar agar memutus dukungan UAE terhadap RSF, termasuk pasokan senjata dan bahan bakar.
Selain persaingan di bidang militer dan intelijen, kedua pihak juga terlibat dalam “perang media sosial” yang kian sengit. Pekan lalu, sebuah media Saudi memuat opini yang menuduh UAE sebagai “kuda Troya Israel di dunia Arab” dan menyebut kebijakan luar negerinya sebagai “pengkhianatan terhadap Tuhan”. Di sisi lain, komentator Israel dan Emirat menuding Riyadh bersikap “antisemit” serta berupaya melemahkan Abraham Accords, kesepakatan normalisasi yang kerap disebut sebagai salah satu pencapaian kebijakan luar negeri utama Trump.
Sejumlah analis menilai, seperti saat blokade Qatar, masing-masing pihak kini berusaha membentuk narasi dan mencari perhatian Trump. Ada pula yang menyebut pemicu perpecahan terbaru berkaitan dengan keputusan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman yang melobi Trump menentang UAE karena dukungannya terhadap RSF di Sudan pada November lalu.
Sikap diam Trump kali ini juga dinilai tidak terlepas dari kepentingan finansial keluarganya di kawasan Teluk. Pada Januari, bisnis keluarga Trump mengumumkan proyek properti mewah senilai 10 miliar dolar AS di Saudi. Di saat yang sama, proyek menara mewah sedang dibangun di Dubai, sementara resor golf di Qatar dan Oman juga dikaitkan dengan keluarga Trump.
Dalam urusan Timur Tengah, Trump disebut memiliki tiga penasihat utama: menantunya Jared Kushner, kolega konglomerat sekaligus pehobi golf Steve Witkoff, serta duta besar keturunan Lebanon-Amerika Tom Barrack. Kushner menerima dana dari Saudi, UAE, dan Qatar untuk firma private equity miliknya, Affinity Partners. Witkoff pernah berbisnis dengan Qatar dan kini disebut terhubung dengan penasihat keamanan Emirat Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan. UAE juga disebut berinvestasi 2 miliar dolar AS pada perusahaan kripto yang terkait dengan Witkoff dan putra-putra Trump.
Dengan eksposur finansial di banyak negara Teluk, Trump dinilai sulit memihak salah satu kubu. Namun, dari sudut pandang kepresidenan yang menekankan “deal-making”, Arab Saudi dinilai menawarkan peluang lebih besar karena merupakan satu-satunya ekonomi Arab anggota G20, dengan PDB yang disebut dua kali lipat UAE.
Perbedaan visi kedua negara turut menjadi latar perseteruan. Douglas Silliman, mantan duta besar AS untuk Kuwait, menilai konflik ini bukan sekadar urusan internal keluarga penguasa. Menurutnya, Saudi memiliki visi global yang lebih besar dalam dunia Arab dan Islam, sedangkan UAE—dengan populasi lebih kecil dan ekonomi sekitar setengah Saudi—dinilai kurang kompromi terhadap kelompok Islamis dan membangun jaringan sekutu global.
Dalam paparan yang sama, UAE disebut menjadi pusat proyek yang menghubungkan India-Israel-Yunani melalui India-Middle East-Europe Economic Corridor, mendukung gerakan separatis, serta berinvestasi di Sudan dan kawasan Pelabuhan Merah. Saudi, di sisi lain, disebut menandatangani perjanjian pertahanan dengan Pakistan dan membahas penguatan hubungan pertahanan dengan Turki.
Alan Pino, mantan pejabat CIA, menilai Trump cenderung menyukai pendekatan Saudi yang menekankan stabilitas regional. Ia mengatakan Trump menginginkan Timur Tengah yang membutuhkan perhatian minimal, dengan dua isu utama yang menjadi fokusnya: Gaza dan Iran. Dalam kerangka stabilitas, Pino memperkirakan Trump akan mendukung penyatuan Yaman dan mendukung pemerintah di Sudan, bukan kelompok separatis.
Trump juga disebut terlibat dalam isu Suriah, termasuk menerima Presiden Ahmed al-Sharaa di Gedung Putih dan memuji upaya Saudi serta Turki dalam meyakinkan pihak terkait agar sanksi terhadap Suriah dicabut.
Dalam dinamika ini, Israel dipandang sebagai “kartu liar”. UAE dikenal sebagai mitra Arab terdekat Israel, sementara Saudi disebut lebih skeptis terhadap rencana Trump terkait Gaza. UAE juga disebut membahas pendanaan rekonstruksi, dan diplomat Nickolay Mladenov disebut menjadi perantara antara teknokrat Palestina dan “Board of Peace” Trump di Gaza. Meski Israel dapat memberi nilai tambah bagi UAE, Pino menilai Trump pada akhirnya cenderung condong ke Saudi, seraya menyebut Putra Mahkota Mohammed bin Salman mendapat kunjungan besar ke Gedung Putih.
