MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal resmi mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra. Langkah ini memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan Iqbal menakhodai Partai Gerindra di tingkat provinsi.
Pengamat politik NTB, Dr Ihsan Hamid, menilai peluang Iqbal menjadi Ketua Gerindra NTB terbuka. Menurutnya, sinyal ke arah itu terlihat, mengingat Iqbal akan menjabat sebagai Gubernur NTB dan disebut memiliki kedekatan dengan Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto.
Meski demikian, Ihsan mengingatkan agar Iqbal mempertimbangkan etika politik dan tidak serta-merta mengambil alih kepemimpinan Gerindra NTB setelah dilantik. Ia menilai Iqbal perlu menghormati kerja-kerja politik kepengurusan Gerindra NTB di bawah pimpinan Lalu Pathul Bahri pada Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024.
Ia juga menyarankan agar Iqbal memprioritaskan realisasi janji politik pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahan, tanpa terbebani urusan internal partai. Jika Iqbal berniat memimpin Gerindra NTB sebagai persiapan menghadapi Pilkada NTB 2030, Ihsan menilai langkah itu lebih tepat dilakukan pada tahun kedua atau ketiga setelah menjabat.
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDek) UIN Mataram, Dr Agus, berpendapat kepemilikan KTA Gerindra tidak otomatis menjadi jalan bagi Iqbal untuk menduduki posisi Ketua DPD Gerindra NTB. Ia menilai langkah tersebut bisa saja bertujuan memperlancar peluang menuju periode kedua pada Pilkada 2030.
Agus menduga Iqbal akan memilih posisi yang aman secara psikologi politik maupun sosiologi politik. Dari sisi psikologi politik, Iqbal dinilai akan berupaya menjaga hubungan personal dengan Lalu Pathul Bahri serta pimpinan dan kader Gerindra lainnya. Dari sisi sosiologi politik, ia memperkirakan Iqbal akan mempertimbangkan sentimen politik masyarakat Lombok Tengah yang disebut memiliki kontribusi suara besar pada pilkada sebelumnya.
Agus juga menilai Iqbal akan menjaga relasi dengan organisasi kemasyarakatan lain, termasuk NU dan NW, yang disebut telah lebih awal berkontribusi di Gerindra. Ia menyebut salah satu opsi jalan tengah adalah Iqbal mengambil peran di tingkat DPP atau menjadi koordinator pemenangan Gerindra untuk wilayah Nusa Tenggara (NUSRA), sehingga perannya tidak hanya di tingkat lokal.
Lebih jauh, Agus menilai keanggotaan Iqbal di Gerindra dapat menjadi pintu masuk untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia berpendapat, jika Presiden dan Gubernur berasal dari partai yang sama, hal itu dapat menguntungkan daerah dari sisi politik kebijakan.
Agus mengingatkan, selama masa kampanye Iqbal kerap menyuarakan komitmen menjalankan program Prabowo. Karena itu, ia menilai komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam pemerintahan, terutama pada program-program besar yang selaras dengan agenda nasional, seperti pengetasan kemiskinan, swasembada pangan, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, yang dinilai membutuhkan keselarasan dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, keputusan Iqbal bergabung dengan Gerindra lebih mencerminkan rasionalitas politik kebijakan dibandingkan semata-mata rasionalitas politik kekuasaan.
