Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menilai kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai polarisasi politik di masyarakat terbukti. Ia merujuk pada hasil Survei Nasional Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) yang menyimpulkan polarisasi politik di Indonesia terjadi, baik di ruang daring maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Surokim mengatakan, Jokowi sebelumnya beberapa kali menyampaikan kekhawatiran terkait potensi polarisasi menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, temuan survei tersebut perlu menjadi kesadaran bersama agar dapat dilakukan langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.
“Kekhawatiran itu wajar dan ini kan sebenarnya residu dari pilpres dan beberapa pilkada sebelumnya. Jadi itu residu, nah memang harus diantisipasi dan itu harus dilakukan oleh semua pihak,” ujar Surokim, Senin (20/3). Ia menambahkan, upaya meminimalkan polarisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab partai politik, kandidat, dan penyelenggara pemilu, melainkan semua pihak.
Surokim menekankan bahwa pemilu seharusnya tidak memecah belah masyarakat, melainkan memperkuat persatuan. Ia juga menyinggung biaya politik yang besar semestinya berbanding lurus dengan terciptanya harmonisasi, bukan memperuncing perbedaan.
“Untuk apa kita menyelenggarakan pemilu mahal-mahal kalau kemudian hasilnya justru memicu konflik dan polarisasi yang kemudian bisa membahayakan keutuhan negara,” katanya.
Ia menilai salah satu cara mereduksi polarisasi adalah mendorong kontestasi yang lebih menekankan program. Menurutnya, kandidat perlu lebih banyak menyampaikan program yang ditawarkan kepada masyarakat agar pembahasan tidak berujung pada sekadar suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
“Kalau kita bicaranya fokusnya pada kandidat dan orang maka ujung-ujungnya memang akan melahirkan like and dislike jadi pemilu ini harus kita dorong untuk menjadi pemilu programatik dan pemilu berintegritas,” ujar Surokim.
Surokim juga menyebut polarisasi masih terasa di tingkat akar rumput meski rekonsiliasi di tingkat elite sudah terjadi. Ia menilai residu ketegangan politik belum sepenuhnya terkonsolidasi di lapisan bawah masyarakat.
“Kalau kemarin sudah ada rekonsiliasi di tingkat pusat... tetapi di level bawah kan belum sepenuhnya itu bisa terkonsiliasi,” ucapnya.
Karena itu, ia berharap hasil penelitian Laboratorium Psikologi Politik UI menjadi peringatan agar semua kalangan tidak menggunakan cara-cara kampanye yang berpotensi memperuncing polarisasi. Ia menyebut situasi ini sebagai “lampu kuning” yang perlu direspons serius menjelang Pemilu 2024.
Senada, Ketua Lakpesdam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absor Abdala mengaku cemas dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat dan menilai kecenderungan tersebut makin tajam belakangan ini. “Memang di masyarakat terjadi banyak polarisasi. Polarisasi sudah secara de facto terjadi,” kata Ulil saat menjadi narasumber rilis survei nasional Laboratorium Psikologi Politik UI, Minggu (19/3/2023).
Ulil menilai salah satu upaya meredakan ketegangan adalah mengimbau para pemengaruh atau influencer agar menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik dukung-mendukung di ruang publik. Menurutnya, mereka sebaiknya menggunakan pengaruhnya untuk menenangkan suasana.
“Saya mengajurkan tokoh-tokoh bisa disebut sebagai influencer itu sebaiknya tidak ikut terlibat di dalam poltik dukung mendukung,” ujar Ulil. Ia menambahkan, influencer boleh memiliki pilihan politik secara personal, tetapi tidak perlu menyatakannya secara terbuka, terlebih jika berpotensi memicu serangan kepada pihak lain.
Ulil juga mengingatkan risiko demonisasi terhadap kelompok yang berbeda pilihan. Menurutnya, dalam situasi polarisasi, pihak yang berbeda kerap dianggap sebagai kekuatan jahat, dan kecenderungan semacam itu dinilai berbahaya.
“Pilihan oke tapi demonisasi itu yang menurut saya berbahaya,” kata Ulil.
