ANKARA — Sejarah Afghanistan kerap bergerak dalam pola yang mirip sejak Perang Inggris-Afghanistan Pertama (1839–1842). Dalam sejumlah momen penting—mulai dari kembalinya Dost Mohammad pada 1842, Kesepakatan Jenewa 1988, upaya negosiasi dengan Taliban pada 1998, hingga Perjanjian Doha 2020—satu tema terus muncul: pergantian kekuatan dan penarikan pasukan asing yang tidak selalu diikuti terbentuknya tata kelola yang stabil di Kabul.

Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menarik pasukan dari Afghanistan, yang diumumkan Presiden Joe Biden, dinilai memiliki kemiripan dengan penarikan Uni Soviet setelah Kesepakatan Jenewa. Kala itu, penarikan pasukan Soviet mengakhiri pendudukan sembilan tahun, tetapi Afghanistan segera memasuki fase kekacauan karena ketiadaan pemerintahan sementara yang mampu menyatukan negara.

Kesepakatan Jenewa dan kekosongan pemerintahan

Sejumlah diplomat Pakistan yang terlibat dalam negosiasi sebelum Kesepakatan Jenewa menyebut Uni Soviet terburu-buru meninggalkan Afghanistan tanpa terlebih dahulu membentuk pemerintahan yang dapat mempersatukan negara. Jurnalis dan penulis veteran Pakistan, Shaikh Aziz, yang meliput penandatanganan perjanjian itu, menyatakan AS juga lebih berkepentingan pada penarikan pasukan ketimbang pembangunan pemerintahan stabil di Kabul.

Dalam konteks saat itu, AS disebut khawatir Presiden Pakistan Jenderal Muhammad Ziaulhaq dapat menjadikan Afghanistan sebagai basis kelompok Islamis yang kemudian berpotensi meluas ke Asia Tengah. Karena itu, AS menentang langkah menggulingkan pemerintah komunis Mohammad Najeebullah sebelum Soviet mundur, sekaligus menekan Islamabad agar menandatangani pakta tanpa syarat—termasuk dengan memberlakukan larangan 120 hari pengiriman bantuan ke Pakistan.

Ledakan Rawalpindi dan penandatanganan pakta

Di tengah keraguan Pakistan untuk melanjutkan perundingan, Islamabad dan Rawalpindi diguncang tragedi pada 10 April 1988. Tempat pembuangan amunisi di pusat Rawalpindi—yang disebut ditujukan untuk Mujahidin Afghanistan—meledak. Rudal dan bom menghujani kawasan kota kembar itu, menewaskan 100 orang dan melukai lebih banyak korban.

Empat hari setelah peristiwa tersebut, perwakilan Pakistan, Afghanistan, AS, dan Uni Soviet menandatangani pakta di Jenewa.

Ziaulhaq, Najeebullah, dan usulan pemerintahan sementara

Meski menyambut perjanjian, Ziaulhaq menyatakan ketidakpuasannya dan berpendapat Najeebullah seharusnya sudah disingkirkan karena ia bisa kembali menguat. Pada Januari 1988, Ziaulhaq mengatakan kepada Lally Weymouth, editor senior The Washington Post, bahwa Pakistan menginginkan pemerintahan koalisi baru sebelum menandatangani Perjanjian Jenewa.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Zia mengindikasikan dukungan terhadap partisipasi anggota rezim pro-Soviet dalam pemerintahan penerus, namun tanpa Najeebullah. Ia juga menyerukan pasukan penjaga perdamaian internasional untuk menggantikan Soviet hingga negara stabil dan memantau penarikan pasukan.

Dokumen Departemen Luar Negeri AS yang telah dideklasifikasi menyebut Zia menawarkan pemerintahan sementara yang mencakup Mujahidin, orang buangan Afghanistan, dan kemungkinan sebagian unsur Partai Rakyat Demokratik Afghanistan yang berkuasa, tetapi tanpa Najeebullah. Zia menginginkan pemerintahan sementara itu menandatangani perjanjian Jenewa dengan Pakistan.

Namun, para pemimpin Mujahidin seperti Yunis Khalis dan Gulbuddin Hekmatyar menolak koalisi yang diusulkan. Setelah Perjanjian Jenewa, rangkaian peristiwa politik dan kekerasan terjadi di Pakistan, termasuk penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Khan Junejo pada Mei 1988 serta kematian Ziaulhaq dalam kecelakaan pesawat pada Agustus 1988 bersama komandan militer dan Duta Besar AS Arnold Lewis Raphel.

Perang saudara pascapenarikan Soviet

Setelah penarikan pasukan Soviet rampung pada 15 Februari 1989, perang saudara antara pemerintah Kabul yang dipimpin kelompok komunis dan Mujahidin berlangsung hingga 1992. Pertumpahan darah juga berlanjut di antara faksi-faksi Mujahidin, bahkan setelah mereka merebut Kabul dan menggulingkan rezim komunis.

Upaya damai melalui kesepakatan yang ditandatangani di Mekkah pada Maret 1993, di Masjidil Haram pada bulan Ramadhan, tidak menghentikan kekerasan. Dalam kesepakatan itu, Burhanuddin Rabbani seharusnya tetap menjadi presiden selama 18 bulan dan Gulbuddin Hekmatyar diangkat sebagai perdana menteri. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, yang mendukung perjanjian tersebut, menyatakan tidak ada yang akan berani melanggarnya.

Namun laporan Afghanistan menyebut roket terus menghantam Kabul, menewaskan 25.000 orang dalam enam bulan pertama 1994. Konflik ini kemudian berkontribusi pada munculnya Taliban pada Agustus 1994, yang akhirnya digulingkan oleh kampanye militer pimpinan AS pada 2001.

Dari negosiasi 1998 ke Perjanjian Doha 2020

Pada 29 Februari 2020, AS menandatangani perjanjian damai dengan Taliban di Doha, Qatar. Dalam artikel ini, peristiwa tersebut dipandang sebagai pengulangan sejarah, mengingat pada 17 April 1998 utusan AS untuk PBB Bill Richardson pernah merundingkan kesepakatan serupa dengan Taliban.

Menurut buku Roy Gutman berjudul How We Missed the Story: Osama bin Laden, the Taliban and the Hijacking of Afghanistan, Taliban disebut menyetujui gencatan senjata dan bergabung dalam pembicaraan dengan Northern Alliance. Di hadapan Richardson dan duta besar Pakistan Aziz Ahmed Khan, Taliban juga disebut sepakat mengizinkan pendidikan tinggi bagi perempuan, memperbolehkan petugas kesehatan dan dokter merawat perempuan, serta melarang penanaman opium di Afghanistan.

Perjanjian yang kemudian dihidupkan kembali pada 2020 itu terjadi setelah konflik panjang yang, menurut data dalam naskah, menewaskan sekitar 157.000 orang termasuk 43.000 warga sipil. Konflik juga disebut menewaskan lebih dari 2.300 personel militer AS dan melukai lebih dari 20.000 lainnya. Pentagon disebut menghabiskan hampir USD 825 miliar untuk operasi di Afghanistan.

Jejak panjang sejak invasi Inggris abad ke-19

Afghanistan telah mengalami pengulangan krisis sejak invasi Inggris pada 1839 yang bertujuan menyingkirkan Dost Mohammad dan mengangkat sekutu Inggris, Shah Shuja, sebagai raja. Perlawanan Afghanistan menewaskan sebagian besar tentara Inggris. Sejarawan dan penulis Skotlandia William Dalrymple menyebut mundur Inggris dari Kabul sebagai bencana militer terburuk yang pernah diderita Inggris.

Dalrymple menulis dalam bukunya Return of a King: The Battle for Afghanistan bahwa serangan pembalasan Inggris menghancurkan Kabul dan disertai kekejaman terhadap warga sipil. Setelah rangkaian peristiwa tersebut, Inggris akhirnya kembali meminta Dost Mohammad mengambil alih kendali Kabul pada 1842 setelah Shah Shuja terbunuh. Negosiasi panjang berujung pada kembalinya Dost Mohammad sebagai raja, setelah invasi Inggris yang disebut menyebabkan 20.000 tentaranya dan puluhan ribu warga sipil tewas dalam tiga tahun.

Pertanyaan pascapenarikan: siapa menguasai Kabul?

Naskah ini menilai kemiripan antara pendudukan Inggris, penarikan Soviet, serta pendudukan AS pasca-11 September dan fase penarikannya kini tampak kuat. Disebut pula adanya ironi pada figur sekutu: Shah Shuja (sekutu Inggris) dan Hamid Karzai (sekutu AS yang ditunjuk sebagai presiden Afghanistan setelah kampanye militer 2001) sama-sama berasal dari suku Pashtun. Sementara itu, Dost Mohammad dan Mullah Mohammad Omar, pendiri Taliban, disebut berasal dari suku Ghilzai yang sama, yang kini menjadi bagian terbesar dari pasukan Taliban.

Pertanyaan yang mengemuka adalah siapa yang akan mengambil alih Kabul setelah penarikan AS: apakah Afghanistan akan jatuh ke dalam kekacauan atau muncul bentuk pemerintahan yang mampu belajar dari pengalaman masa lalu. Di tengah ketidakpastian itu, Afghanistan digambarkan sebagai wilayah yang menentukan stabilitas kawasan.

Afghanistan dan stabilitas Asia

Artikel ini mengutip puisi Persia Sir Muhammad Iqbal yang menggambarkan Afghanistan sebagai “jantung” Asia: ketika hati rusak, kemunduran menyebar; ketika bangkit, kebangkitan turut terjadi. Pada bagian penutup, ditegaskan bahwa tindakan berani dan hati-hati—dengan memberdayakan warga lintas afiliasi suku, menegakkan tanggung jawab keamanan negara, serta memperhatikan kepentingan tulus negara-negara tetangga—dipandang sebagai prasyarat untuk memulihkan stabilitas. Afghanistan yang aman dan stabil disebut sebagai salah satu pendahulu kebangkitan Asia.