Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melanjutkan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution. Pada tahun ini, program tersebut menggratiskan biaya sekolah atau SPP untuk SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Sabtu (24/1/2026), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar untuk pelaksanaan PUBG. Gubernur Sumut, melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, menyebut anggaran itu digunakan untuk meng-cover wilayah Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota lainnya.
Alexander menjelaskan, anggaran untuk lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias sekitar Rp21 miliar, sedangkan untuk lima kabupaten/kota lainnya sebesar Rp22 miliar. Untuk lima kabupaten/kota di luar Kepulauan Nias, jumlah sasaran siswa disebut sekitar 51 ribu dengan total pagu sekitar Rp22 miliar.
Dalam pelaksanaannya, PUBG akan menggunakan skema dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah. Saat ini, Pemprov Sumut masih menyusun Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dana tersebut.
Menurut Alexander, dana PUBG nantinya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah. Skema ini disebut tidak membedakan siswa berdasarkan kemampuan ekonomi dan tidak menggunakan mekanisme subsidi silang, sehingga besaran dana yang diterima sekolah dinilai lebih besar dibandingkan skema SPP yang berjalan selama ini.
Sebelumnya, Bobby Nasution menyampaikan program PUBG juga dipercepat penerapannya di daerah terdampak banjir dan longsor di Sumut. Dalam pernyataannya di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Sabtu (27/12/2025), Bobby mengatakan semula prioritas program ditujukan untuk Kepulauan Nias, namun kemudian diperluas ke sejumlah wilayah lain, yakni Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, dan Tapanuli Utara.
Bobby menilai bencana banjir dan longsor turut memengaruhi mata pencaharian warga, sehingga berpotensi mengganggu pembiayaan pendidikan anak. Karena itu, Pemprov Sumut mempercepat realisasi program sekolah gratis untuk sekolah negeri, termasuk SMK dan SLB, di daerah yang terdampak.
Adapun 10 kabupaten/kota yang akan menerapkan PUBG adalah Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga.
