TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menyusun sejumlah isu strategis yang akan dipaparkan dalam rapat koordinasi dan persiapan pertemuan tim teknis serta persidangan Jawatan Kuasa Kerja (JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) tingkat Provinsi Kaltara tahun 2023.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, mengatakan isu-isu tersebut nantinya dibawa ke pertemuan Sosek Malindo yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2023. Dalam kerja sama regional maupun bilateral, Kaltara akan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai strategis, dengan fokus utama pada aspek ekonomi.
“Sosek Malindo ini yang dibahas adalah ekonomi. Khususnya pada perdagangan di perbatasan. Kemudian Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pendidikan dan kesehatan,” kata Datu Iqro Ramadhan, Selasa (14/2).
Pertemuan digelar di Kota Kinabalu
Pertemuan tim teknis dan persidangan JKK Sosek Malindo tahun ini akan digelar di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, pada 14–16 Maret 2023. Pemprov Kaltara menyiapkan sejumlah isu untuk dibahas, termasuk usulan terkait PLBN Seimenggaris–Serudong (Malaysia) serta persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut Datu Iqro, isu PMI juga berkaitan dengan layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak PMI di wilayah perbatasan. Ia menyebut masih terdapat anak-anak PMI yang menerima pendidikan tidak baik. Selain itu, aspek kesehatan juga masuk dalam agenda pembahasan.
Tiga kelompok kerja disiapkan
Untuk mematangkan materi, Pemprov Kaltara membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) yang bertugas menyiapkan isu strategis. Pokja tersebut akan membahas bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.
Pokja akan menginventarisasi isu baru maupun isu lama yang belum terselesaikan. Seluruh masukan kemudian dirangkum untuk dipaparkan dalam forum Sosek Malindo, termasuk sebagai dasar perumusan kebijakan yang akan ditempuh dalam kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, khususnya pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan.
Kerja sama yang menjadi perhatian mencakup hubungan antara Provinsi Kaltara dengan Sabah, serta Kaltara dengan Sarawak.
“Ini juga yang tengah kita susun. Harapannya, bisa merumuskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan terkait wilayah perbatasan kita di Kaltara,” ujarnya.
Pembahasan Kaltara–Sarawak bergabung dengan Kalbar
Datu Iqro menjelaskan, pembahasan persoalan Kaltara–Sabah menjadi kewenangan Kaltara sepenuhnya. Sementara untuk isu Kaltara–Sarawak, pembahasannya akan bergabung dengan Kalimantan Barat (Kalbar) dalam forum Sosek Malindo, dengan pertimbangan kedekatan wilayah Kalbar dan Sarawak.
Dengan demikian, persoalan yang berkaitan dengan Kaltara–Sarawak akan dibahas bersama Kalbar, sedangkan isu Kaltara–Sabah dibahas oleh Kaltara dalam forum tersebut.
