Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Satgas KDKMP) di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (6/8). Rapat ini digelar untuk mempercepat pembangunan gerai KDKMP sekaligus menyelaraskan pelaksanaannya dengan kebutuhan publik di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal agar program memberikan manfaat nyata tanpa mengganggu kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan fungsi publik seperti lahan sekolah, fasilitas olahraga, maupun ruang publik lainnya.
“Artinya tidak mungkin mereka bisa melaksanakan kalau kita melakukan monitoring yang tepat, berkoordinasi dan meyakinkan bahwa ini program untuk masyarakat tidak boleh bertabrakan atau mengurangi manfaat nilai publik yang lainnya, terutama pendidikan,” ujar Adhy.
Adhy menyebut adanya keluhan awal terkait penentuan lokasi yang berdekatan atau menimpa lahan penting, termasuk lapangan sekolah dan fasilitas olahraga. Karena itu, ia menegaskan salah satu tugas krusial yang harus diperkuat adalah verifikasi dan validasi lahan serta proposal.
Menurutnya, proses verifikasi harus berjalan kuat dan berfungsi seperti tim pemeriksa pada pengadaan, termasuk melibatkan lembaga pemeriksa seperti BPKP bila diperlukan. “Tugasnya harus kuat, verifikasi, apakah yang dimaksud verifikasi ini untuk syarat dalam rangka mencairkan anggaran itu sama dengan kalau pengadaan barang? Di sinilah ada urusan non teknis,” kata Adhy.
Koordinasi antarlevel pemerintahan juga menjadi perhatian. Adhy mengimbau para sekretaris daerah agar tidak langsung mengajukan surat usulan lokasi tanpa didahului koordinasi lisan maupun tatap muka. “Saya lebih senang kalau Pak Sekdanya datang, Pak saya butuh ini, karena Kabupaten Kota sudah gak ada lagi, tentu kita akan carikan mana yang paling tepat,” tegasnya.
Ia memperingatkan, keputusan yang hanya diproses lewat surat berisiko membuat lahan strategis yang tersisa habis untuk kepentingan yang kurang tepat, bahkan dapat menggerus aset pertanian daerah.
Selain membahas aspek teknis pelaksanaan gerai, Adhy juga membuka diskusi mengenai tantangan fiskal daerah. Dengan berkurangnya transfer dana daerah, Pemprov Jatim mendorong skema pembiayaan kreatif, termasuk pemanfaatan aset untuk mendanai program pembangunan.
Rapat tersebut juga menekankan perlunya satu pemahaman kebijakan dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan. Adhy meminta satgas dan para sekretaris daerah memastikan setiap langkah operasional di tingkat bawah berjalan bertanggung jawab dan terkoordinasi. “Kita sinergi, sekali lagi kita tidak boleh berjalan sendiri,” ujarnya.
Rangkaian dialog ditutup dengan optimisme agar gerai KDKMP dapat memberi dampak ekonomi positif di desa dan kelurahan, memperkuat keadilan ekonomi, serta membantu penanggulangan kemiskinan. Adhy juga menegaskan program harus bergerak selaras dengan sistem ekonomi daerah tanpa menunggu intervensi eksternal untuk mulai beroperasi secara mandiri.
Rapat Koordinasi Satgas KDKMP Jawa Timur ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa yang mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
