Semarang — Rentetan longsor di lereng Gunung Slamet, khususnya di wilayah Pemalang dan Purbalingga, sempat memunculkan pertanyaan dari warga mengenai kemungkinan kaitannya dengan aktivitas pertambangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan teknis terkait isu tersebut.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Agus Sugiharto menyampaikan bahwa berdasarkan kajian pihaknya, titik awal longsor berada jauh di atas area pertambangan. Menurutnya, mahkota longsor terletak di tubuh gunung pada elevasi yang sangat tinggi, sementara aktivitas tambang berada di bagian kaki gunung.
“Lokasi tambang berada ratusan meter lebih rendah dari titik awal longsor. Jadi, secara teknis tidak ada pertambangan yang masuk ke area tubuh Gunung Slamet,” kata Agus, Rabu (28/1/2026).
Dinas ESDM menjelaskan, pemicu utama longsor lebih terkait faktor alam. Karakter tanah di lereng Gunung Slamet disebut memiliki porositas tinggi atau sangat gembur. Ketika hujan lebat turun dalam durasi panjang, tanah dapat mencapai kondisi jenuh air sehingga kestabilan lereng yang terjal terganggu. Kondisi batuan yang mudah lapuk (litologi) turut mempercepat terjadinya gerakan tanah.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah menegaskan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tetap dilakukan. Pemerintah menyatakan telah mengusulkan pencabutan izin PT Dinar Batu Agung karena dinilai tidak mematuhi rekomendasi lingkungan.
“Kalau pengusaha tidak patuh pada aturan good mining practice, kami tidak ragu melakukan penertiban, mulai dari penghentian sementara hingga pencabutan izin permanen,” ujar Agus.
Untuk mengurangi risiko terhadap warga, Dinas ESDM juga menyebut rutin merilis peta potensi gerakan tanah setiap bulan. Masyarakat diminta memantau informasi tersebut, terutama saat curah hujan tinggi, serta melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana terjadi. Upaya sosialisasi juga diperkuat agar warga di wilayah rawan segera mengamankan diri ketika hujan turun lebih dari dua jam tanpa henti.
