Pemkot Jambi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Jambi, Wali Kota Tekankan Transparansi

Pemkot Jambi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Perwakilan Jambi, Wali Kota Tekankan Transparansi

Pemerintah Kota Jambi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (31/3/2026). Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Jambi.

Dokumen LKPD diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana. Penyerahan tersebut berlangsung serentak bersama 11 pemerintah daerah lain di Provinsi Jambi, dan dilakukan menjelang batas waktu konstitusional.

Maulana menyatakan Pemkot Jambi berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Menurutnya, penyerahan LKPD tepat waktu mencerminkan disiplin administrasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Penyerahan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kami kepada rakyat. Seluruh OPD telah bekerja keras memastikan laporan ini disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” kata Maulana.

Ia juga menyampaikan keyakinannya Kota Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang diraih berturut-turut pada tahun-tahun sebelumnya.

Maulana turut menyinggung postur APBD Kota Jambi tahun 2025 yang disebut telah mencapai Rp2 triliun. Ia menilai peningkatan tersebut menuntut pengawasan yang lebih ketat agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran.

“Anggaran kita sudah menembus angka Rp2 triliun. Artinya, tanggung jawab kita semakin besar. Setiap rupiah harus dipastikan tepat sasaran untuk pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, mengapresiasi penyerahan laporan yang dilakukan secara serentak. Ia menyampaikan BPK akan menerjunkan tim untuk melakukan audit terperinci selama 60 hari ke depan.

Menanggapi rencana pemeriksaan tersebut, Pemkot Jambi menyatakan siap kooperatif. Maulana menginstruksikan jajaran Pemkot untuk terbuka dan mendukung kebutuhan data yang diperlukan auditor.

“Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan agar hasilnya objektif dan benar-benar mencerminkan kondisi riil keuangan daerah,” kata Maulana.