Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, mematangkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pembangunan jangka panjang. Proses tersebut dilakukan melalui Konsultasi Publik Kedua Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kota Ambon.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyatakan konsultasi publik itu menjadi tahapan akhir untuk menyempurnakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan pembangunan kota agar lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Bodewin menyampaikan apresiasi kepada Dinas PUPR Kota Ambon, tim penyusun KLHS RTRW, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut. Ia menjelaskan, masukan yang dihimpun pada konsultasi publik pertama telah dikaji oleh tim penyusun, dan melalui konsultasi kedua ini substansi dokumen diharapkan dapat disempurnakan sebelum ditetapkan.
Bodewin juga menyoroti persoalan penataan ruang Kota Ambon yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan akibat pembangunan yang berkembang tanpa perencanaan yang optimal. Kondisi itu, menurutnya, membuat kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan aktivitas lainnya tumbuh tidak teratur.
Ia menilai kawasan pusat kota kini semakin padat sehingga ruang untuk pengembangan terbatas. Karena itu, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan ke kawasan baru di luar pusat kota yang sejak awal harus dirancang secara terencana agar tidak berkembang tanpa kendali.
Menurut Bodewin, penyusunan KLHS dan RTRW bukan hanya mengatur pemanfaatan ruang, tetapi juga memastikan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana. Salah satu langkah yang ditekankan adalah menghindari pembangunan permukiman di kawasan rawan, termasuk bantaran sungai.
Ia menambahkan, tata ruang yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta ruang terbuka hijau. Selain itu, perencanaan kota juga diharapkan menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam forum itu, Bodewin mengajak seluruh pemangku kepentingan menyusun perencanaan pembangunan Ambon dengan perspektif jangka panjang hingga 50 tahun ke depan. Ia menyebut pengembangan kawasan baru, termasuk kemungkinan reklamasi di Teluk Baguala dan Teluk Passo, dapat menjadi salah satu opsi yang masih memerlukan kajian akademis dan teknis secara komprehensif.
