Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Langkah ini ditempuh untuk mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat segera dipenuhi.
Rombongan Pemko Padang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri.
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan berkualitas. Dalam upaya percepatan, Pemko Padang mendatangi dua kementerian untuk memastikan kelengkapan aspek legalitas lahan dan dokumen tata ruang.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Kemensos RI. Di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, rombongan diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. Dalam pertemuan tersebut, Herman menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemko Padang yang telah menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan.
Meski demikian, Herman menekankan masih ada sejumlah persyaratan administrasi yang perlu segera dituntaskan, terutama terkait kejelasan status kepemilikan lahan yang akan diusulkan. Ia juga menegaskan perlunya penyelesaian alih fungsi lahan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Setelah pertemuan di Kemensos, rombongan melanjutkan konsultasi ke Kementerian ATR/BPN. Di sana, mereka diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti. Pertemuan difokuskan pada percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma menyampaikan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh tahapan administrasi, khususnya terkait tata ruang, dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar proses penerbitan rekomendasi maupun persetujuan tata ruang tidak terkendala.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” kata Rahma.
Maigus Nasir menegaskan, kunjungan ke Jakarta merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat tersebut. Ia menyatakan Pemko Padang datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Menurut Maigus, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal pengembangan program. Ia optimistis pembangunan sekolah secara permanen dapat segera diwujudkan apabila seluruh persyaratan administratif terpenuhi.
Ia juga berharap kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi turut memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah. “Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemko Padang menilai sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat. Dengan dukungan Kemensos RI dan Kementerian ATR/BPN, Pemko Padang berharap penetapan lokasi di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dapat segera diselesaikan agar proses pembangunan fisik dapat dimulai.
